DKI Jakarta – Deputi Sektor Kependudukan dan juga Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Maliki mengharapkan seluruh hasil reformasi proteksi sosial (perlinsos) dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.
“Dalam rangka menyokong fokus pembangunan, pemerintah juga telah lama melakukan reformasi sistem pelindungan sosial. Dalam hal ini, kami terus berupaya untuk menguatkan aspek hukumnya. Hal ini pun sudah ada diamanatkan oleh presiden, kemudian juga sudah ada dituangkan di di RKP (Rencana Kerja Pemerintah), baik pada 2021, yaitu rencana kerja pemerintah yang ditetapkan pada di Peraturan Presiden, RKP 2022 maupun RKP 2023,” katanya di Seminar Nasional Menuju Tanah Air Sejahtera 2045 yang dipantau secara virtual, Jakarta, Kamis (28/3).
Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa ada banyak reformasi yang sudah dijalankan pemerintah sebagai prasyarat menuju perubahan fundamental sosial sebagaimana Visi Indonesi Emas 2045.
Pertama adalah perubahan fundamental data yang tersebut melakukan konvergensi lalu integrasi pengelolaan sumber data kemiskinan ekstrem agar inisiatif perlinsos bisa jadi diberikan secara tepat sasaran.
“Jadi, data selama ini relatif masih sangat banyak, dan juga kita sebenarnya mempunyai aset data cukup kaya. Namun, di hal ini, kita bersama-sama berupaya untuk mampu mengkonsistenkan seluruh pendataan tersebut, sehingga setidaknya data itu mampu mempunyai informasi yang sama, akurat, dan juga juga mampu terkini serta konsistensi terutama,” ujar dia.
Kedua adalah pengembangan skema perlinsos yang tambahan adaptif lantaran Negara Indonesia sangat rentan terhadap bencana, khususnya akibat pembaharuan iklim.
Sebenarnya, bencana seperti inovasi iklim disebut akan terus-menerus berlangsung yang dimaksud dengan sangat cepat mengubah nasib seseorang. Oleh oleh sebab itu itu, seluruh penduduk Indonesia harus dilindungi lalu sanggup beradaptasi terhadap bermacam pembaharuan yang tersebut terjadi, baik bencana seperti pembaharuan iklim maupun pandemi, melalui skema perlinsos adaptif.
Ketiga, pemerintah juga dinyatakan sudah menjalankan lalu menyempurnakan kegiatan penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai.
Beberapa langkah penyempurnaan yang digunakan dilaksanakan yaitu digitalisasi bansos untuk menjamin penerima tepat sasaran pada rangka memberdayakan masyarakat. Kemudian, perubahan skema pembiayaan seperti kolaborasi yang mana sudah dijalankan antara Bappenas dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) guna mensinergikan pelbagai bantuan, khususnya dari filantropi keagamaan, sehingga memberikan dampak tambahan baik lagi terhadap penduduk Indonesia.
Salah satu upaya reformasi perlinsos selanjutnya adalah integrasi perencanaan, program, juga penganggaran pada kementerian/lembaga yang digunakan terkait kemiskinan ekstrem pada tingkat pusat maupun daerah, di antaranya monitoring kemudian evaluasi secara berkala guna mengamati efektivitas implementasi program.
“Dengan paradigma baru pengerjaan yang mana diusung di pada Visi Indonesi Emas 2045, upaya pencapaian sasaran kemiskinan mendekati 0 persen berubah jadi bagian integral dari jadwal dan juga misi perubahan fundamental sosial menuju perubahan struktural Indonesia. Tiga arah pengerjaan utama pada di rencana metamorfosis sosial ini sudah pernah ditetapkan pada satu nafas pembangunan, yaitu keseimbangan untuk semua, kemudian lembaga pendidikan berkualitas, kemudian juga pelindungan sosial yang dimaksud adaptif,” ujar Maliki.
Artikel ini disadur dari Bappenas: Reformasi perlinsos diharapkan turunkan tingkat kemiskinan
