Kerja Sama TNI-Polri Mutlak di Papua, Hadapi Deklarasi Perang OPM
Jakarta – Ancaman perang terbuka oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengharuskan sinergisitas antara TNI dan Polri di Papua menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Hal ini disampaikan analisa intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro.
“Dengan OPM yang menyatakan perang terbuka, kerja sama TNI-Polri harus dilembagakan di Papua secara mendesak,” tegas Ngasiman dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut Ngasiman, sinergisitas tersebut harus diwujudkan dengan penetapan peran yang tumpang tindih antara TNI dan Polri. Selain itu, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga juga perlu diperkuat dan disiapkan.
“TNI perlu memperkuat tupoksinya dalam operasi teritorial dan pengamanan perbatasan dengan prosedur operasional (SOP) yang lebih responsif, sama seperti dalam kondisi perang,” ujarnya.
Sementara itu, operasi pengamanan sipil menjadi tanggung jawab kepolisian yang juga harus ditingkatkan. “Ketegasan dalam menerapkan prosedur operasi seperti dalam situasi perang menjadi sangat penting, jika tidak, NKRI akan terus dirugikan dan kedaulatannya akan terkikis,” tegas Ngasiman.
Ia menekankan pentingnya intelijen negara sebagai pendeteksi dini ancaman di setiap operasi. Selain itu, Ngasiman mengingatkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan strategi lapangan TNI.
“Kondisi geografis Papua yang unik membutuhkan persiapan SDM, infrastruktur, dan kelembagaan yang lebih matang dan terstruktur. Ini membutuhkan sinergi TNI-Polri dan intelijen di lapangan,” tuturnya.
Sebelumnya, Komandan Rayon Militer (Danramil) 1703-04 Aradide Letda Inf. Oktovianus Sogalrey ditemukan tewas akibat serangan dan tembakan OPM di daerah Pasir Putih, Papua Tengah. Kejadian tersebut menunjukkan situasi di Papua yang semakin genting dan tidak lagi seputar isu hak asasi manusia (HAM).
“Situasi di Papua telah memasuki kondisi perang melawan kelompok separatis,” kata Ngasiman.
Ia menilai OPM telah menyusun strategi serangan langsung, tertarget, dan spesifik terhadap institusi pertahanan negara. Bahkan, OPM memetakan pergerakan sasaran secara detail untuk melakukan eksekusi pembunuhan.
“Kelompok separatis ini telah ditunggangi agenda asing yang meneriakkan pelanggaran HAM di Papua. Padahal, mereka bersenjata, terlatih, dan memiliki agenda dan tujuan yang jelas,” pungkas Ngasiman.
Artikel ini disadur dari Analis: Sinergisitas TNI-Polri wajib dilembagakan di Papua
