Kebijakan WFO dan WFH ASN Diklaim Kurangi Kemacetan Arus Balik
Untuk meredakan kemacetan arus balik, pemerintah memberlakukan kebijakan tugas kedinasan dari kantor (WFO) dan rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 16-17 April 2024.
Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Asep Sumaryana, menilai kebijakan tersebut dapat mengurangi penumpukan kendaraan saat arus balik. Ia berpendapat, ASN yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan publik dapat memilih WFH tanpa harus terburu-buru kembali ke kantor.
Meski demikian, Asep mengingatkan pentingnya pertimbangan khusus bagi pasangan ASN dengan posisi berbeda. Ia menyebutkan, salah satu pasangan mungkin harus WFO sementara yang lain WFH.
Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan ASN dengan anak sekolah. “Jika jadwal masuk sekolah tidak disesuaikan, bisa muncul masalah baru,” imbuhnya.
Asep pun menekankan kontrol yang ketat terhadap ASN yang memilih WFH. “Kontrol ini penting untuk memastikan kinerja dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga,” tegasnya.
Pemerintah diharapkan cermat dalam menerapkan kebijakan ini agar ASN dapat bekerja secara nyaman dan tetap produktif.
Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan dengan mengutamakan kesinambungan organisasi dan pelayanan publik.
Instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, keamanan, dan transportasi tetap WFO 100%. Sementara instansi pendukung administrasi dan kepemimpinan dapat menerapkan WFH maksimal 50%.
Artikel ini disadur dari Pengamat: Kebijakan WFH dan WFO ASN dapat kurangi tumpukan arus balik
