TEGALPOS.COM – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama KBRI Kairo masih berupaya mengevakuasi tiga Warga Negara Indonesia (WNI) dari Jalur Gaza ke Mesir.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha mengatakan, dalam upaya evakuasi tiga WNI ini, pihaknya sempat mengalami kesulitan.
Di tengah upaya evakuasi, merek harus dihadapkan dengan serangan yang dimaksud terus dilancarkan oleh Israel.
“Iya beberapa kali upaya evakuasi gagal dikerjakan sebab adanya pertempuran sepanjang jalur evakuasi,” kata Judha saat dikonfirmasi Suara.com, Minggu (12/11/2023).
Kesulitan lainnya, lanjut Judha, yakni beberapa kali penutupan yang tersebut berada pada perbatasan Rafah yang mana menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir.
Pihak KBRI Kairo maupun perwakilan Kemlu RI tiada mudah untuk dapat masuk ke Jalur Gaza. Sebab belaka orang-orang yang dimaksud sudah masuk ke dalam daftar yang boleh diizinkan masuk.
“Kesulitan yang dihadapi juga, akibat perbatasan Rafah beberapa kali ditutup. Evakuasi juga hanya saja hanya sekali dilaksanakan jika evacuees sudah masuk dalam daftar yang diizinkan pihak-pihak di tempat Gaza,” katanya.
Judha mengatakan, sampai saat ini masih ada enam orang WNI yang mana berada pada Gaza. Dari enam WNI tersebut, tiga diantaranya memilih bertahan pada Gaza.
Mereka tercatat sebagai relawan Mer-C.
“Hingga saat ini kondisi enam WNI yang dalam keadaan selamat. Tiga WNI akan segera dievakuasi, sedangkan 3 lainnya memilih tetap tinggal dalam Gaza. Sebelumnya, Kemlu dan juga KBRI Cairo sudah berhasil evakuasi empat WNI,” tuturnya.
Tidak Ada Tempat Aman dalam Gaza
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengungkap untuk saat ini tidak ada ada satu pun tempat aman dalam Jalur Gaza. Bahkan rumah sakit pun dianggap sebagai tempat rawan untuk perlindungan warga.
“Tidak ada tempat aman, bahkan rumah sakit serta sekolah juga tidak ada aman,” kata OCHA melalui akun X resminya, dikutip Minggu (12/11/2023).
OCHA menerangkan, sebanyak 279 sekolah dan juga 135 infrastruktur kesehatan dinyatakan rusak akibat gempuran Israel.
OCHA menekankan, warga sipil dan juga infrastruktur sipil harus selalu dilindungi. Infrastruktur dan juga layanan penting di tempat Gaza mengalami kerusakan yang dimaksud signifikan.
Kondisi yang mempengaruhi kemampuan warga untuk menjaga martabat mereka.
Sementara itu, Kepala Bantuan PBB, Martin Griffiths menegaskan, tak ada pembenaran atas tindakan perang pada prasarana layanan kesehatan, yang tersebut menimbulkan prasarana hal itu tidak ada mempunyai aliran listrik, makanan juga air, serta penembakan terhadap pasien juga warga sipil yang dimaksud berupaya menyelamatkan diri.
“Ini tidak ada masuk akal, pantas dihukum lalu harus dihentikan,” tuturnya.
SUMBER SUARA.COM