TEGALPOS.COM –
Jakarta – Tangisan para pelanggan Meikarta membuka tahun 2023. Para korban menuntut haknya digugat balik oleh pemilik mega proyek yang dimaksud hampir mangkrak tersebut, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
Menengok ke belakang, proyek ambisius ini telah diterpa kesulitan sejak awal pemasaran medio 2016. Mulai dari perkara suap, digugat vendor untuk pailit hingga ditagih konsumen oleh sebab itu apartemen belum juga terbangun, hingga disidak DPR langsung.
Nama Meikarta mencuat ketika ramainya berita Meikarta bermunculan di area media massa pada awal penyelenggaraan proyek. Belanja iklan pun menjadi sorotan.
Lembaga riset Nielsen sempat mengungkapkan, belanja iklan Meikarta sepanjang tahun 2017 mencapai lebih tinggi dari Mata Uang Rupiah 1,5 triliun. Hal ini adalah berdasarkan tarif iklan pada waktu itu, tanpa memperhitungkan diskon juga bonus.
Pemprov Jabar Minta Proyek dihentikan – Agustus 2017
Meikarta mulanya menyampaikan proyek ini mendapatkan izin untuk 350 hektare termasuk untuk proyek Orange County. Kemudian izin diperluas hingga 500 ha.
Namun proyek ini ada persoalan lain dengan pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) kala itu, Deddy Mizwar, pada Agustus 2017 sempat memohonkan Lippo Grup menghentikan sementara proyek lantaran belum mendapatkan rekomendasi dari Pemprov. Di mana Pemprov Jabar hanya saja memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.
Digugat Pailit Vendor – Mei 2018
PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic juga PT Imperia Cipta Kreasi.
Pendaftaran gugatan pailit yang dimaksud dilaksanakan pada 24 Mei 2018 ke Pengadilan Niaga Ibukota Pusat dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.
Inti dari pokok gugatan antara lain, menetapkan MSU pada keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) dengan segala akibat hukumnya.
Selain itu, para penggugat juga memohon majelis hakim untuk menetapkan sebanyak 6 orang pengurus lalu kurator pada proses PKPU MSU. Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati mengakui kedua perusahaan yang dimaksud adalah vendor dari Meikarta, walaupun menolak yang digunakan dituduhkan keduanya.
“MSU menolak gugatan juga tagihan dari dua vendor yaitu perusahaan EO (event organizer) PT Relys Trans Logistic serta PT Imperia Cipta Kreasi pada Pengadilan Niaga Ibukota Pusat,” ucapannya pada siaran pers beberapa waktu lalu.
Lagi-lagi Lippo dapat menang melawan para penggugat. Pengadilan menolak gugatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perusahaan yang mana menjadi vendor mega proyek Meikarta.
Penolakan yang dimaksud lantaran tiada ada kontrak apapun di tempat antara para pihak yang menyebabkan hubungan hukum (utang piutang) antar kedua pihak.
Isu Subkontraktor Enggan Kerjakan Proyek – Mei 2018
Pada Mei 2018 kabar bukan sedap kembali menerpa mega proyek Meikarta. Beredar kabar, kontraktor proyek PT Total Bangun Persada Tbk mengajukan permohonan pada subkontraktor menghentikan sementara pekerjaan proyek.
Ada 15 subkontraktor yang dimaksud menggarap proyek ini antara lain PT Rajawali Karya Gemilang, CV Indah Jaya, CV Agung Putra, CV PutraMbarep, CV Surya Jaya Gemilang, PT Bumi Graha Perkasa, PT Satria Gesit Perkasa.
Lalu, PT Karya Logam, PT Jaya Abadi Alumindo Abadi, PT Lancar Jaya, PT Bumiraya Inti Pualam, PT COZI Cipta Kreasi, PT Cipta Graha, PT Multi Prima Wood, PT Gophas Grafis Utama.
Kasus Suap Perizinan – Oktober 2018
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT pada Daerah Bekasi terkait proyek Meikarta. Ada 10 orang yang digunakan diamankan di OTT KPK.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan membenarkan OTT terkait proyek Meikarta. Pihak-pihak yang dimaksud ditangkap KPK antara lain, Pimpinan Daerah Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Wilayah Bekasi), dan juga Neneng Rahmi (Kepala Lingkup Tata Ruang Dinas PUPR Daerah Bekasi).
Para pejabat pemkab Bekasi yang dimaksud ditetapkan sebagai dituduh diduga menerima total duit Mata Uang Rupiah 7 miliar dari pihak pemberi. Duit itu merupakan bagian dari commitment fee fase pertama Rupiah 13 miliar.
Selain itu, KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy ditangkap pasca ditetapkan sebagai terdakwa perkara dugaan suap proyek Meikarta.
 Sauasana sidang gugatan konsumen meikarta. Ist |
Diseruduk Pengguna – Desember 2022
Anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Pelanggan Meikarta (PKPKM) yang tersebut beranggotakan lebih tinggi dari 100 orang pembeli unit apartemen mengadu ke DPR pada Hari Senin 5 Desember 2022.
Perkumpulan Komunitas Peduli Pelanggan Meikarta sempat mengadukan persoalan adanya dugaan kegagalan serah terima unit ke masing-masing anggota perkumpulan ke DPR pada tanggal 23 Juni 2022, kemudian ke Presiden pada tanggal 27 Juni 2022.
Komunitas ini menganggap PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), selaku pemilik megaproyek pembangunan Apartemen Meikarta, terindikasi tidaklah punya itikad baik untuk memulai pembangunan apartemen, mengatasi dana para pembeli, atau membayar kompensasi melawan kerugian yang dimaksud diderita.
Ketua PKPKM Aep Mulyana menjelaskan, surat mereka itu ke DPR berisi permintaan/permohonan agar perwakilan rakyat membantu korban Meikarta untuk memperoleh hak-haknya sebagai konsumen yang selama ini terabaikan serta seolah-olah dipermainkan PT MSU.
Dia mengklaim semua pembeli yang mana tergabung di Perkumpulan Komunitas Peduli Pengguna Meikarta ini, belum ada satu pun yang mana telah dilakukan melakukan serah terima apartemen Meikarta.
Sidang Gugatan HMU ke Pengguna – Desember 2022
PT MSU menggugat perdata sebanyak 18 anggota PKPKM ke Pengadilan Negeri Ibukota Indonesia Barat (PN Jakbar). Gugatan yang disebutkan terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.
Ketua PKPKM Aep Mulyana mengungkapkan bahwa pihaknya kurang paham kenapa dapat dituntut. Ia menduga hal yang disebutkan sebab tulisan ‘oligarki’ di area sebuah spanduk ketika PKPKM melakukan aksi di tempat gedung DPR beberapa waktu lalu.
“Ya kan tiada ada statement-statement seperti itu ya yang tersebut terlalu menyudutkan mereka. Semuanya tuh adalah yang dimaksud dimaksud oligarki kan sejumlah bukanlah belaka pihak MSU, di tempat situ nggak ada merek MSU,” pungkas Aep terhadap wartawan.
Namun, sidang pertama tanggal 24 Januari 2023 itu diputuskan untuk ditunda dua minggu jadi tanggal 7 Februari 2023. Penundaan itu oleh sebab itu kurang lengkapnya data alamat tergugat yang dibawa kuasa hukum MSU.
Sudah dua minggu berlalu, pihak MSU bersurat terhadap majelis hakim yang mana diketuai Kamaludin, untuk memohon penundaan sidang.
 Foto: Sejumlah anggota dari Perkumpulan Komunitas Peduli Pelanggan Meikarta yang terdiri dari pembeli Apartemen Meikarta melakukan Penyampaian Aspirasi pada Bank NOBU Plaza Semanggi, Mulai Pekan (19/12/2022). Mereka menuntut (pengembalian dana (refund) ke Bank NOBU bagi anggota yang digunakan menggunakan KPA pada pembelian apartemen Meikarta. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Sejumlah anggota dari Perkumpulan Komunitas Peduli Pengguna Meikarta yang tersebut terdiri dari pembeli Apartemen Meikarta melakukan Penyampaian Aspirasi di tempat Bank NOBU Plaza Semanggi, Hari Senin (19/12/2022). Mereka menuntut (pengembalian dana (refund) ke Bank NOBU bagi anggota yang tersebut menggunakan KPA pada pembelian apartemen Meikarta. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Disidak DPR – Februari 2023
Sementara itu, pihak Meikarta sudah mangkir dari panggilan Komisi VI DPR RI pada 26 Januari 2023. Hingga pada pemanggilan kedua, Presiden Direktur LPCK, Ketut Budi Wijaya dan juga pimpinan PT MSU, Indra Azwar hadir menghadap badan pada Awal Minggu (13/2/2023).
“Perlu saya sampaikan, mendengar aspirasi, kami memutuskan untuk mencabut tuntutan ini. Dan telah kami laksanakan, tadi pagi saya terima suratnya Pak,” ujar Ketut.
Pada kesempatan yang tersebut sama, ia juga blak-blakan unit apartemen yang digunakan dipesan semata-mata 18.000 unit dari target 100 ribu unit. Dari jumlah keseluruhan yang dimaksud telah terjadi dipesan hanya saja sebagian kecil yang mana telah diserahterimakan ke konsumen.
“Nah, tadi memang benar pernah disampaikan ada pesanan mencapai 100 ribu unit. Kami sampaikan, pasca kami telusuri, terakhir itu totalnya 18 ribu unit. Dari 18 ribu unit ini, 30 persen atau 4.200 unit itu telah lama diserahterimakan sejak PKPU,” kata Ketut
Dia menyatakan sebanyak 4.200 unit yang diserahkan ke konsumen sejak PKPU tahun 2020. Dia bilang di PKPU 2020 disebutkan bahwa Meikarta mulai harus menyerahkan produk-produk ini sampai tahun 2027.
Keesokan harinya, sebanyak 21 anggota DPR RI hari Selasa (14/2/2023) meninjau dengan segera mega proyek Meikarta berhadapan dengan keluhan dari konsumen. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengawasi rombongan, mengungkapkan bahwa ada sekitar 130 konsumen yang ingin uangnya kembali lantaran penyelenggaraan unit belum selesai.
Sufmi menyampaikan bahwa pihak DPR telah mendiskusikan keluhan yang dimaksud untuk perwakilan Meikarta. Hasilnya, konsumen dapat mendapatkan uangnya kembali melalui proses titip jual yang tersebut akan dilaksanakan oleh pihak Meikarta.
“Manajemen [Meikarta] mengambil kebijakan untuk para konsumen yang digunakan ingin meminta-minta dananya kembali itu, pada proses titip jual melalui manajemen. Dan tadi saya telah minta sampai kira-kira berapa lama, manajemen menyatakan kalo mengawasi arus supply juga demand itu paling lama 4 minggu atau 1 bulan, itu 130an sudah ada selesai,” jelas Sufmi untuk wartawan dalam Meikarta, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023).
Info terakhir, Kuasa hukum konsumen Meikarta Rudy Siahaan mengungkapkan bahwa surat resmi terkait pencabutan gugatan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sudah pernah masuk ke Pengadilan Negeri Ibukota Indonesia Barat. Artinya, gugatan untuk pelanggan sudah dicabut.
Sebanyak 114 konsumen Meikarta telah lama mendapatkan uangnya kembali. Programmer mega proyek yang dimaksud PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sudah mengembalikannya melalui skema titip jual pada 14 Maret 2023 lalu.
Namun di tempat antaranya, ada 17 konsumen lain yang mana memilih opsi ganti unit. Sampai ketika ini, mereka itu belum mendapatkan unitnya.
Sementara itu, Ketua PKPKM Aep Mulyana menyampaikan untuk CNBC Indonesia bahwa ke-17 orang itu akan menerima unitnya segera dalam bulan April ini. Adapun, PKPKM terdiri dari 131 anggota. Maka demikian, sebanyak 114 konsumen sudah ada menerima dananya kembali.
Raja Properti
Polemik Lippo di tempat Meikarta ini bagaikan ironi. Sebab, lahgkah-langkahnya ya g lalu bertolak belakang dengan jejak langkah Lippo Group yang sangat peduli dan juga memanjakan konsumennya.
Sebagai informasi, kata ‘Lippo’ sendiri sarat makna. Lippo diambil dari dua kata, yakni “Li” artinya kekuatan atau modal lalu “Po” berarti Sumber.
“Maka, “Lippo” berarti ‘Sumber Kekuatan Modal kemudian Moral’,” tutur Riady pada Manusia Ide (2016). Beranjak dari arti ini Riady ingin menjadikan kekuatan modal dan juga moral sebagai penggerak utama bisnisnya. Tak heran, kalau seluruh usaha usahanya sangat memanjakan konsumen sebab berkaitan dengan moral.
Awal mula Lippo Cikarang dapat ditarik mundur pada tahun 1991. Kala itu, Bos Lippo Mochtar Riady, diminta untuk meneruskan proyek kawasan sektor di tempat Cikarang seluas 5.000 hektar yang mana mandek akibat resesi sektor ekonomi 1991.
Pengambilalihan ini menjadikan Lippo Cikarang sebagai portofolio kedua Riady usai mendirikan Lippo Karawaci, Tangerang. Karena itu beliau berambisi dan juga penting menjalankan proyek tersebut.
Bagi Riady, lahan tandus dan juga tak bernilai justru adalah ‘mata pencaharian’ paling potensial. Maka, seperti yang mana sudah-sudah, ia berupaya meningkatkan nilai guna lahan tandus dengan menyulapnya menjadi lahan bidang dan juga perumahan. Semakin tinggi nilai guna, semakin mahal harga jual tanahnya. Dan pengembang pun mampu cuan banyak.
Alhasil, mengutip otobiografinya berjudul Manusia Ide (2016), Riady bekerjasama dengan penanam modal dari Negeri Sakura (Sumimoto Group), Korea (Hyundai), lalu Taiwan. Besarnya penanaman modal ini berdampak pada cepatnya proses pembangunan. Megaproyek selesai pada waktu dua tahun. Cikarang yang tersebut awalnya lahan tandus berhasil disulap menjadi pusat sektor besar.
Perlahan, Riady tak hanya saja ingin menjadikan Cikarang sebagai pusat industri, tetapi juga kawasan elit yang tersebut memanjakan konsumennya. Kawasan yang disebutkan nantinya berisi infrastruktur sekolah dasar serta menengah berkualitas, rumah sakit, hotel, juga sport club. Tak hanya sekali itu, beliau juga ingin ada pusat perbelanjaan modern juga besar. Semua itu dilaksanakan untuk memanjakan konsumen.
“Lippo Cikarang akan menjadi industrial park terpadu, tempat pusat pemerintahan, pusat perdagangan, lalu permukiman elite yang dimaksud aman, nyaman, indah, juga hjau, yang tersebut dapat dibanggakan di area seluruh Indonesia,” tutur Riady.
Berkat menyulap ini semua, tarif tanah dalam Cikarang meroket hingga US$500 per meter persegi. Dompet Riady pun makin tebal. Pada pada waktu peluncuran biografinya tahun 2016, Riady memaparkan akan mengubah Cikarang menjadi ‘mini Tokyo’ yang tersebut mirip pusat metropolitan Tokyo.
Hal ini dilaksanakan untuk memanjakan pekerja Jepun agar betah di tempat Cikarang juga merasa tinggal di area kampung halamannya. Nantinya, akan ada supermarket, supermal, hotel serta sekolah ala Jepang.
Belakangan, PT Mahkota Sentosa Utama selaku pemilik kemudian pengembang megaproyek kota terencana Meikarta memberikan klarifikasi terkait kondisi terkini proyek yang mana berbasis di area Kota Bekasi tersebut.
Hak jawab ini diterima CNBC Indonesia pada Kamis (4/1/2024). Berikut selengkapnya:
Hingga 31/12/2023, diklaim ribuan unit apartemen sudah pernah diserahterimakan dan juga akan terus berlanjut. Serah terima unit apartemen dilaksanakan setiap harinya untuk pemilik unit. Dari ribuan unit apartemen yang dimaksud telah dilakukan diserahterimakan, sekitar seribu unit dihuni juga juga disewakan.
Dia juga mengklai Bisnis F&B banyak dibuka serta telah terjadi beroperasi. Di Distrik 1 Meikarta, Cha Time, Kopi Jaminan Jiwa, Kopi Kenangan, Solaria serta lainnya sudah ada beroperasi. Di samping itu, juga ada tenant hiburan seperti Bioskop Cinepolis kemudian Timezone.
“Untuk memenuhi keinginan penghuni sudah pernah beroperasi Hyfresh Swalayan, Indomaret, Clinic Siloam kemudian lainnya. Ada 42 tenant yang dimaksud sudah ada beroperasi untuk melayani pembeli setiap harinya,” ungkapmya.
Area Distrik 1 Meikarta juga sudah ada padat dengan adanya Avenue of the Star (AOS) yang setiap harinya menjadi tempat untuk menikmati resto yang mana tersedia oleh pengunjung. Di Distrik 2 Meikarta, Kopi Jaminan Jiwa, juga resto lainnya, juga sudah ada beroperasi melayani pembeli setiap harinya.
Universitas Pelita Harapan yang dimaksud berlokasi dalam Distrik 1 Meikarta telah menerima siswa sejak Januari 2022. Sementara itu, Universitas Paramadina yang tersebut berlokasi di tempat Distrik 2 Meikarta sudah ada menerima pelajar sejak Maret 2022.
Selama tahun 2023, sebanyak 450.000 pengunjung (lebih dari 37.500 pengunjung setiap bulannya) berkunjung ke Central Park Meikarta, destinasi wisata yang mana menawarkan ruang terbuka hijau dengan beberapa infrastruktur dalam dalamnya. Dengan luas 105 hektar, Central Park Meikarta turut dilengkapi dengan danau buatan yang dimaksud mempunyai luas sekitar 25 hektar.
Kegiatan Car Free Day (CFD) Meikarta setiap minggunya diadakan dalam area Distrik 2 serta sudah menggalakkan pertumbuhan perekonomian rakyat melalui UMKM. CFD Meikarta ini dibuka secara resmi pada 29 Oktober 2023 juga merupakan CFD pertama pada Wilayah Bekasi, yang digunakan dijadikan sebagai tempat beraktivitas masyarakat, aktivitas sehat, aktivitas ekonomi, aktivitas edukasi, serta aktivitas layanan kesehatan.
Artikel Selanjutnya Laba Bank Nobu Terbang 38,41%, Ternyata Karena Ini adalah
SUMBER CNBC.COM
