TEGALPOS.COM – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pembagian bantuan sosial atau bansos yang mana dilaksanakan pemerintah bermuatan politik. Dia menegaskan, bansos terus disalurkan akibat masih terdapat rakyat yang digunakan terdampak.
Hal itu disampaikannya di dalam Airlangga pada waktu menyalurkan bantuan pangan El Nino di dalam Desa Batu Cermin, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Hari Senin (15/1/2024).
“Bantuan pangan telah diadakan sejak penyebaran virus Corona 2020. Jadi tidak ujug-ujug malah kemarin dihentikan pasca Covid-19, masih kami meninjau dalam lapangan publik masih banyak membutuhkan,” ujar Airlangga.
Baca Juga:
Strategi Minta Balas Budi Tidak Tepat, Pengamat: Kan Sudah Dapat Wagub DKI
Jawaban Tegas Eca Suasana Ditanya Soal Alam Ganjar Dekat dengan Fuji: Ngapain Sih
Disebutnya bansos kembali dilanjutkan sejak September 2023 lalu oleh sebab itu mengamati kondisi penduduk dalam lapangan.
“Kita liat kondisi pertanian terganggu, termasuk di dalam Manggarai. Di di lokasi ini yang Manggarai Baarat di tempat ini yang digunakan merupakan lumbung beras pada NTT. Namun tadi disampaikan Pak Kepala Kabupaten dengan adanya renovasi waduk, memang benar tentu pada ketika renovasi aliran untuk sementara distop. Namanya juga lagi direnovasi,” ujarnya.
Dia pun menilai, pihak yang dimaksud mengumumkan pembagian bansos politik, lupa akan perkembangan wabah Covid-19.
“Ya, beliau lupa, beliau pernah covid di tempat republik ini juga di area seluruh dunia,” ujarnya.
Diminta Jangan Dipolitisasi
Sebagaimana diketahui, calon presiden Ganjar Pranowo pernah memohonkan agar bansos bukan dipolitisasi mendekati pemilihan raya 2024. Ganjar mengatakan hal ini dikarenakan bansos merupakan hak dari masyarakat.
“(Bansos) jangan dipolitisasi, sebab itu haknya rakyat, begitu, ya,” kata Ganjar usai kunjungan ke Pasar Kebon Agung, Daerah Boyolali, Jawa Tengah, Hari Sabtu (30/12/2023).
Ganjar menuturkan, pada tahun kebijakan pemerintah seperti sekarang ini bansos telah terjadi menjadi komoditas yang digunakan berbau politik, di dalam mana banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
“Sekarang bansos sudah ada menjadi komoditas yang dimaksud baunya politik, ya,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan ini bahkan menyinggung pihak yang dimaksud pernah menyatakan Ganjar akan datang menghapus bansos jikalau jadi Presiden.
“Dulu, ada yang dimaksud menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti beliau akan menghentikan bansos. Statement (pernyataan) seperti itu rasa-rasanya tidaklah ngerti aturan, gitu,” kata Ganjar.
SUMBER SUARA.COM