Ibukota Indonesia – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pengembangan lebih lanjut sektor kelapa sawit yang mana berkelanjutan.
Hal itu ditujukan agar sawit tidak ada cuma terkonsentrasi pada komponen baku, namun juga item jadi yang digunakan menciptakan nilai tambah.
“Pemerintah terus menggerakkan Mandatori Biodiesel yang digunakan pada waktu ini sudah ada mencapai B35 kemudian sudah ada diujicobakan untuk B40," ujar Menko Airlangga ketika Rapat Sinkronisasi Nasional Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada Jakarta, Kamis.
Realisasi penyerapan biodiesel domestik tahun 2023 mencapai 12,2 jt kiloliter. Menurut dia, hal ini mempengaruhi penyerapan pemanfaatan minyak kelapa sawit (CPO) ke di negeri.
Sebagai peta jalan (roadmap) untuk perbaikan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan secara menyeluruh, pemerintah telah lama menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024.
Inpres yang disebutkan memberikan mandat terhadap 14 kementerian/lembaga (K/L), 26 pemerintah provinsi sentra penghasil sawit, kemudian 217 pemerintah kabupaten sentra penghasil kelapa sawit untuk melaksanakan acara RAN KSB.
"Inpres yang disebutkan terdiri menghadapi lima komponen, 28 program, 92 kegiatan, dan juga 118 keluaran," katanya.
Lima komponen RAN KSB yakni Perkuatan Data, Menguatkan Sinkronisasi lalu Infrastruktur, Pengembangan Kapasitas kemudian Kapabilitas Pekebun, Pengelolaan lalu Pemantauan Lingkungan, Tata Kelola Perkebunan serta Penanganan Sengketa, serta Bantuan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Negara Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan juga Pembaruan Akses Pasar Sistem Kelapa Sawit.
Menko Airlangga menjelaskan inisiatif juga kegiatan yang termuat pada Inpres RAN KSB dirancang untuk menciptakan enabling conditions bagi pekebun lalu pelaku usaha pada pemenuhan kewajiban sertifikasi ISPO.
Realisasi sertifikasi ISPO pascaterbitnya Inpres RAN KSB secara kumulatif telah terjadi mencapai sejumlah 883 perusahaan lalu 52 koperasi/kelompok pekebun.
Selain sertifikasi ISPO, kebijakan lainnya yang digunakan juga menjadi salah satu bagian utama pada Inpres RAN KSB yakni kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Menko Airlangga mengutarakan pemerintah telah lama melakukan percepatan inisiatif PSR melalui penyederhanaan tahapan pengajuannya. Realisasi pelaksanaan acara PSR baru mencapai rata-rata 50.000 hektare per tahun atau 28 persen dari target 180.000 hektare per tahun.
Adapun secara akumulasi dari tahun 2017 sampai 24 Maret 2024, pemerintah juga telah dilakukan menyalurkan Dana PSR sebesar Rp9,25 triliun dengan total luas lahan 331.007 hektare.
Selain itu, Menko Airlangga juga menggerakkan dukungan serta kerja mirip dari pemerintah area terkait implementasi RAN KSB dengan menyiapkan langkah-langkah yang tersebut diperlukan pada mempercepat penyusunan juga pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) di dalam wilayah masing masing.
Hingga ketika ini, terdapat 9 provinsi yang sudah pernah memiliki RAD KSB, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi Barat.
“Rapat terbatas tadi juga mendiskusikan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan. Jadi sudah ada disiapkan berubah-ubah skenario yang digunakan diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja,” ujarnya.
Artikel ini disadur dari Airlangga Hartarto: Hilirisasi sawit RI tetap dilanjutkan
