TEGALPOS.COM –
Jakarta – otoritas mengalokasikan anggaran pemeliharaan sosial atau perlinsos yang tersebut mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos pangan, kemudian kegiatan keluarga harapan (PKH) dan juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), senilai Simbol Rupiah 496 triliun pada APBN 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan nilai yang disebutkan naik Mata Uang Rupiah 20 triliun dibandingkan anggaran sejenis di area APBN 2023, yaitu Rupiah 476 triliun.
“Tahun ini 2024 Bansos di dalam pada APBN kita nilainya Mata Uang Rupiah 496 triliun jadi beda Mata Uang Rupiah 20 triliun,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, dikutipkan Awal Minggu (5/2/2024).
Mantan petinggi Bank Planet ini berjanji akan memonitor realisasi anggaran bansos tersebut. Dia menegaskan bansos tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang mana terjadi di tempat lapangan.
Sri Mulyani pun menjawab perihal bansos yang dimaksud selama ini menjadi sorotan jelang Pilpres 2024. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru hanya merilis bansos merupakan BLT baru untuk memitigasi risiko pangan untuk 18,8 jt penerima. Setiap penerima akan mendapatkan BLT dengan total Mata Uang Rupiah 600.000 selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2024.
Namun, pemerintah Jokowi memutuskan pemberian akan dilaksanakan sekaligus pada Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu. Hal ini memicu sorotan.
Sri Mulyani menegaskan bansos merupakan kegiatan yang digunakan memang sebenarnya telah dianggarkan pada APBN.
“Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen pada APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersatu seluruh partai politik, fraksi di area Senayan dan juga sesudah menjadi undang-undang beliau menjadi instrumen negara bersama,” kata dia.
Di lain kesempatan, Sri Mulyani mengungkapkan orang miskin atau tidaklah mampu perlu mengetahui sumber uang negara yang diberikan untuk bantuan sosial selama ini. Hal ini dijalankan dengan memberikan edukasi mengenai Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN).
Menurut Sri Mulyani, publik harus tahu bahwa bantuan sosial mereka itu berasal dari pajak orang mampu atau kaya. Mereka harus mengambil bagian mengawasi APBN.
“Masyarakat juga akan mengambil bagian tentu mengawasi, terlibat memiliki, oleh sebab itu merekan yang digunakan mampu membayar pajak kemudian tentu mereka itu ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang mana tak mampu mendapat bantuan dari pemerintah kemudian merekan harus tahu uangnya dari mana,” tegasnya pada Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu dalam Jayapura, Papua, minggu lalu (2/2/2024).
Dengan rasa miliki serta mengetahui, maka akan tercipta iklim akuntabilitas, dan juga rasa mempunyai terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia.
 Jokowi Rajin Tebar Bansos ke Warga RI, Sri Mulyani Buka Suara |
Artikel Selanjutnya APBN Terakhir Jokowi: Kemiskinan Ekstrem 0%, Caranya?
SUMBER CNBC.COM
