TEGALPOS.COM –
Jakarta – Pada debat capres ketiga tahun 2024, terjadi kontroversi terkait tanah yang tersebut dimiliki Prabowo Subianto. Ternyata hal ini pernah disorot juga oleh Jusuf Kalla di tempat kesempatan terpisah.
Anies Baswedan menuduh Prabowo miliki tanah seluas 340 ribu hektare, sementara beliau menyoroti pemanfaatan anggaran Kementerian Keamanan untuk membeli alutsista bekas, padahal sebagian besar prajurit TNI tidaklah miliki rumah dinas.
Ia juga menyentuh aspek kekayaan Prabowo melalui kepemilikan tanah dalam berbagai wilayah Indonesia.
“Sementara menterinya Pak Jokowi, punya 340 hektare tanah pada republik ini, ini harus diubah,” tegasnya yang dimaksud kemudian memperbaiki luasnya 340 ribu hektar.
Kepemilikan beratus-ratus ribu hektare lahan di dalam Kalimantan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pernah juga diangkat pada debat capres 2019 antara Jokowi serta Prabowo.
Adapun izin pemakaian lahan melawan dasar Hak Guna Usaha (HGU) itu bahkan diteken oleh Jusuf Kalla ketika masih menjabat sebagai Wakil Presiden periode 2004-2009.
“Pak Prabowo memang benar menguasai. Tapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang mana salah? Kebetulan waktu itu saya yang dimaksud kasih,” kata JK di tempat kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Kepemilikan lahan Prabowo Subianto sempat disinggung calon presiden nomor urut 01 Joko WIdodo (Jokowi) pada debat kedua di area Jakarta, Mingguan (17/2/2019). Prabowo disebut miliki lahan di dalam Kalimantan Timur (Kaltim) serta Aceh seluas masing-masing 220.000 hektare kemudian 120.000 hektare.
JK menyebut, tanah berstatus hak guna usaha (HGU) itu dibeli oleh mantan Danjen Kopassus itu seharga US$ 150 juta. Tanah yang tersebut dibeli Prabowo dibeli tepat 2 minggu pasca JK dilantik sebagai perwakilan presiden.
“Itu yang dimaksud dibeli kredit macet,” tegas JK yang dimaksud ketika itu masih menjabat sebagai Wapres dari Presiden Jokowi.
JK hanya saja menyampaikan kepemilikan tanah Prabowo di area Kalimantan. Bagaimana dengan lahan Prabowo di dalam Aceh? JK pun tak sejumlah mengetahui hal tersebut.
“Saya tak tahu detailnya. Tapi kombatan itu punya perjanjian kebijakan, untuk mengambil lahan kombatan,” jelasnya.
Artikel Selanjutnya Silaturahmi Politik: Puan Maharani Temui Jusuf Kalla
SUMBER CNBC.COM
