TEGALPOS.COM – Jakarta – Polemik pemakaian bantuan sosial atau bansos sebagai alat urusan politik mencuat jelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan sibuk di dalam rakyat pernyataan dari salah satu regu pemenangan capres bansos itu pemberian Presiden Joko Widodo.
Kubu capres lainnya pun merespons penggiringan opini pada umum yang mengungkapkan bahwa bansos diberikan oleh Presiden Jokowi. Hal ini adalah pernyataan keliru. Bahkan ada kubu yang menganggap ini sebagai sikap politisasi bansos. Padahal, bansos adalah kegiatan pemerintah yang dananya bersumber dari pajak rakyat yang dititipkan melalui APBN.
Penting diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan progres anggaran kegiatan bansos atau proteksi sosial sebagai bagian dari kinerja dan juga realisasi anggaran pendapatan juga belanja negara (APBN) sekali pada sebulan, yakni ketika konferensi pers APBN KITA.
Pada konferensi pers kinerja kemudian realisasi APBN 2023 awal tahun ini (2/1/2023), Sri Mulyani menegaskan inisiatif pengamanan sosial merupakan salah satu kegiatan prioritas yang digunakan mendapatkan kucuran dana terbesar dari APBN. Sepanjang 2023, dana APBN yang dimaksud pergi dari untuk acara itu senilai Simbol Rupiah 443,4 triliun.
“Ini belanja yang terbesar lain yang untuk rakyat langsung,” kata Sri Mulyani pada waktu konferensi pers APBN 2023 di area kantornya, seperti dikutipkan Kamis (4/1/2023).
Total dana Mata Uang Rupiah 443,4 triliun yang tersebut turun 3,7% dari realisasi 2022 sebesar Rupiah 460,6 triliun itu digunakan untuk berbagai acara bansos 2023. Di antaranya seperti seperti penyaluran bantuan inisiatif keluarga harapan atau PKH Rupiah 28,1 triliun untuk 9,9 jt keluarga, hingga bantuan kartu sembako Rupiah 44,5 triliun untuk 18,7 jt keluarga penerima manfaat.
Adapula merupakan bantuan segera tunai (BLT) El Nino sebesar Rupiah 7,5 triliun untuk 18,6 jt keluarga. Selain itu, juga pada bentuk subsidi BBM Mata Uang Rupiah 21,3 triliun, subsidi listrik Rupiah 68,7 triliun, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) Rupiah 40,9 triliun, lalu bantuan pangan Simbol Rupiah 7,8 triliun untuk 21,3 jt keluarga.
Dana itu tidak ada belaka disalurkan melalui belanja kementerian atau lembaga (K/L) serta non K/L, melainkan juga disalurkan melalui pengiriman ke wilayah di bentuk pemberian BLT Desa senilai Mata Uang Rupiah 10,4 triliun untuk 2,9 jt keluarga.
“Artinya belanja bansos ini cukup dijaga pada level yang cukup tinggi. Karena penduduk rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan mengalami tekanan baru seperti biaya beras yang tersebut naik. Makanya kita melakukan beberapa tambahan penebalan bansos,” tegas Sri Mulyani.
Sebagaimana diketahui, pernyataan terkait Bansos pemberian Jokowi marak muncul di dalam Youtube lalu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada waktu Kampanye Politik dalam Kendal. Ia sebetulnya pada waktu itu menanyakan terhadap hadirin BLT serta bansos pemberian siapa. Lalu dijawab hadirin dari Jokowi.
“Yang kasih bansos sebanding BLT siapa? Yang suka sejenis Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita menyokong Gibran. Cocok. Gibran tuh sopo sih?” kata Zulhas seperti disiarkan Youtube Metro TV dan juga SINDOnews, diambil Kamis (4/1/2023).
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah ada jadi komoditi berbau politik.
“Sekarang bansos sudah ada menjadi komoditas yang mana baunya urusan politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti beliau akan menghentikan bansos. Yang statemen seperti itu rasa-rasanya tak mengerti aturan,” kata Ganjar mengutip Detikcom, usai blusukan pada Pasar Kebon Agung, Ngemplak, Boyolali, Hari Sabtu (30/12/2023).
Bahkan pasukan pemenangannya meminta-minta agar penyaluran bansos ditunda hingga pilpres 2024 selesai.
“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos lalu itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi rakyat seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tak mengakibatkan kecurigaan juga prasangka,” kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, di tempat kawasan Menteng, Ibukota Pusat, Hari Jumat (29/12/2023).
Artikel Selanjutnya Apa Manfaat Indonesia Jadi Anggota OECD?
SUMBER CNBC.COM
