TEGALPOS.COM – Jakarta – Debat calon presiden (capres) dan juga calon duta presiden (cawapres) resmi berakhir pada Akhir Pekan (4//2/2024). Debat mampu menggali sebagian isu penting tetapi sayangnya banyak persoalan besar yang tersebut luput dari pembahasan.Â
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan debat capres dan juga cawapres dengan tema yang digunakan beragam mulai dari sektor ekonomi hingga sosial. Debat menghadirkan tiga capres Anies Basweda, Prabowo Subianto, serta Ganjar Pranowo. Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, serta Mahfud MD.
1. Debat Pertama: Selasa, 12 Desember 2023
Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Menguatkan Demokrasi, Pembaruan Layanan Publik lalu Kerukunan Warga
2. Debat Kedua: Jumat, 22 Desember 2023
Perekonomian (ekonomi kerakyatan lalu perekonomian digital), Keuangan, Penyertaan Modal Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan juga Perkotaan
3. Debat Ketiga: Minggu, 7 Januari 2024 4.Debat Keempat: Minggu, 14 Januari 2024
Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional lalu Geopolitik
Pembangunan Berkelanjutan, Informan Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Komunitas Adat kemudian Desa
5. Debat Kelima: Minggu, 4 Februari 2024
Kemakmuran Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Narasumber Daya Manusia, juga Inklusi
Beberapa isu yang paling sibuk dibahas juga mengakibatkan saling serang capres-cawapres adalah hilirisasi, utang, Ibu Perkotaan Negara (IKN), greenflation, pajak, dampak negatif teknologi seperti hacker, stunting, juga anggaran pertahanan.
Namun, sebagian isu strategis dan juga penting justru luput dari pembahasan:
1. Subsidi energi
Subsidi energi mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM), gas hingga listrik menjadi persoalan besar yang mana terus dihadapi pemerintah. Subsidi BBM bahkan seperti “bom waktu” yang tersebut bisa saja meledak setiap ketika kemudian membahayakan kondisi tubuh APBN.
Merujuk data Kementerian Keuangan, subsidi energi pada 2023 mencapai Simbol Rupiah 164,3 triliun atau 5,26% dari total APBN.
Subsidi energi kerap melonjak sangat dalam berhadapan dengan targetnya. Pada 2022, misalnya, subsidi serta kompensasi energi subsidi menembus Simbol Rupiah 551,1 triliun atau hampir 18% dari belanja negara.
Subsidi BBM bahkan terus membengkak dari Rupiah 84,2 triliun pada 2019 menjadi Mata Uang Rupiah 422,8 triliun pada 2022. Subsidi turun pada tahun lalu menjadi Rupiah 95,6 triliun sejalan dengan melandainya harga jual minyak.
Realisasi subsidi BBM masih menjadi beban meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan kebijakan baru pada awal pemerintahannya pada 2015.
Sebagai catatan, sebelum 2015, pemerintah menanggung subsidi premium dengan menetapkan tarif per liternya. eksekutif akan menanggung selisih nilai tukar keekonomian dengan biaya yang dimaksud dijual PT Pertamina. Cara yang dimaksud dianggap menciptakan anggaran jebol lantaran subsidi rawan bengkak oleh kenaikan nilai tukar minyak Indonesia /ICP, pelemahan rupiah, hingga over kuota.
Pada 2012, misalnya, realisasi subsidi BBM jebol menjadi Mata Uang Rupiah 211,9 triliun, jarak jauh pada melawan alokasinya yang dimaksud ditetapkan sebesar Rupiah 137,4 triliun. Pada 2013, realisasi subsidi BBM menembus Rupiah 210 triliun, lebih banyak tinggi dari alokasinya (Rp 199,9 triliun).
Sejak 1 Januari 2015, penentuan biaya BBM mengacu pada fluktuasi nilai tukar minyak dunia yang dimaksud dievaluasi pada periode tertentu tetapi biaya BBM tetap saja ditetapkan pemerintah.
Dengan nilai yang mana masih ditetapkan maka Pertamina sebagai distributor BBM tiada dapat menetapkan biaya sesuai harga jual lingkungan ekonomi terkini. Harga Pertalite, misalnya, bukan pernah naik sejak 2018- September 2022. Pembengkakan subsidi pun terus terjadi.
Sepanjang 12 tahun terakhir (2012-2023), cuma lima kali realisasi BBM di tempat bawah alokasi yang mana ditetapkan yakni pada tahun 2010, 2014, 2015, 2019, lalu 2023. Pada periode tersebut, asumsi makro untuk ICP jarak jauh pada bawah yang dimaksud ditetapkan.
2. Peran serta Kedudukan BUMN
Isu Badan bidang usaha Milik Negara (BUMN) lepat di debat 1-5. Padahal, BUMN memiliki peran ganda yang mana besar yakni sebagai penyumbang penerimaan negara sekaligus agen pembangunan.
Dalam 10 tahun terakhir, kinerja BUMN juga banyak disorot akibat menanggung berbagai utang akibat penugasan pemerintah, khususnya BUMN Karya.
Dua BUMN besar juga strategis seperti PT Pertamina serta PT Korporasi Listrik Negara (PLN) juga mirip sekali tiada disinggung.
3. Minyak juga gas (Migas)
Isu sektor migas juga luput pada debat. Sejumlah capres-cawapres memang sebenarnya menyinggung sektor migas tetapi hanay sepintas seperti Gibran yang dimaksud menyinggung peran biodiesel pada menekan impor BBM.
Luputnya pembahasan migas sangat disayangkan mengingat sektor yang disebutkan sangat strategis pada menjaga ketahanan energi. 4. Pasar Keuangan
Bagian yang dimaksud juga mempunyai beberapa jumlah persoalan besar yang mana akan membebani capres ke depan. Di antaranya adalah lifting minyak yang mana semakin jeblok, impor BBM kemudian gas yang tersebut tinggi, juga keseriusan pembangunan ekonomi pada migas.
Bidang pangsa keuangan sebanding sekali tidak ada dibahas pada debat 1-5. Pergerakan pangsa keuangan mulai dari saham hingga rupiah memang sebenarnya tidaklah berkaitan dengan segera dengan pemerintah akibat mengikuti faktor internal lalu eksternal.
Namun, siapapun capres yang tersebut memenangi pilpres sanggup mempunyai peran lebih lanjut pada menjaga stabilitas bursa keuangan, teristimewa di tempat lingkungan ekonomi Surat Berharga Negara (SBN).
Bursa saham juga obligasi Indonesia juga dapat miliki prospek besar ke depan, termasuk sebagai salah satu sumber pendanaan.
Dalam menjaga stabilitas nilai tukar, presiden bisa jadi memacu lalu lintas Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui aturan yang tersebut lebih tinggi tegas. Dengan demikian pasokan dolar bisa saja meningkat.
pemerintahan juga sanggup berpedan besar pada mempermudah pembangunan ekonomi di dalam lingkungan ekonomi saham melalui aturan atau pemberian insentif.
5. Posisi RI pada Politik Luar Negeri
Isu hubungan internasional lalu geopolitik sebenarnya menjadi tema di debat capres ketiga. Namun, isu ini malah luput dibahas sebab debat terlalu fokus pada kinerja Prabowo sebagai menteri pertahanan juga anggaran Kementerian Pertahanan.
Padahal isu kebijakan pemerintah luar negeri sangat penting, khususnya dengan munculnya dua kutub kekuatan Amerika Serikat kemudian China.
Letak Indonesia sebagai salah satu leader ASEAN ataupun negara yang miliki tempat strategis pada Indo-Pasifik juga sangat penting. Sebagai catatan, kawasan Indo Pasifik diramal akan menjadi pusat dari kekuatan dunia dengan diperkenalkan China lalu Amerika Serikat pada sana.
Peran Indonesia di konflik Laut China Selatan juga identik sekali tidaklah dibahas padahal Indonesia mempunyai kepentingan besar di area wilayah tersebut.
CNBCÂ INDONESIA RESEARCH
[email protected]
SUMBER CNBC.COM
