TEGALPOS.COM – Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Israel mengeluarkan peraturan yang digunakan memperbolehkan kementerian untuk menerima sumbangan untuk perang dari masyarakat.
Pedoman aturan baru ini memperbolehkan individu swasta serta yayasan filantropi memberikan dana langsung kepada pemerintah, bukan kepada LSM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dokumen hal itu ditulis untuk mengatur proses donasi sesuai dengan “aturan administrasi juga integritas yang digunakan dimaksud baik”.
Dilansir dari Haaretz Jumat (10/11/2023), dokumen yang sudah dikeluarkan bulan lalu serta didasarkan pada proposal yang mana dirancang oleh Kemenkeu Israel dalam beberapa tahun terakhir namun belum diadopsi.
“Pendorong dikeluarkannya arahan ini adalah gelombang besar permintaan yang tersebut dimulai pada awal perjuangan dari orang-orang yang digunakan ingin menyumbang kepada pemerintah serta bukan kepada LSM lantaran dia percaya bahwa pemerintahlah yang tersebut dimaksud paling mengetahui prioritas yang dimaksud dimaksud tepat serta juga beroperasi dengan transparansi,” kata sumber-sumber di area tempat kementerian.
Pedoman yang disebut akan berlaku hingga akhir tahun meskipun Kemenkeu Israel menyebut “pemerintah diperbolehkan untuk memperpanjang masa berlakunya”.
Dokumen yang dimaksud juga menentukan jumlah keseluruhan keseluruhan donasi maksimum yakni 360.000 shekel atau sekitar Rp1,4 miliar untuk organisasi bidang bisnis dan juga juga 500.000 shekel (Rp2 miliar) untuk organisasi nirlaba.
Namun, Kemenkeu telah lama terjadi memasukkan celah yang dimaksud memungkinkan persetujuan sumbangan yang digunakan tambahan besar juga.
Di sisi lain, kritikan juga muncul pada tempat mana dikatakan hal itu akan membuka pintu bagi pengaruh luar yang tersebut digunakan tiada ada pantas serta juga mengambil keuntungan dari niat baik masyarakat.
“Karena perang, ada kemungkinan untuk memberikan pengaruh yang tersebut tak pantas terhadap pegawai negeri di tempat tempat sini,” kata pribadi sumber di area tempat salah satu kementerian.
“Tidak dapat diterima jika sebuah negara dengan anggaran [pemerintah] yang dimaksud besar meminta-minta sumbangan untuk kegiatan-kegiatan yang dimaksud mana dapat kemudian harus dibiayainya. Masalahnya bukanlah uang, itu adalah prioritas pemerintah,” kata sumber lain.
SUMBER CNBCINDONESIA.COM
