Para anggota GKN harus membedah apa cuma permintaan belanja pemerintah tersebut….
Jakarta – Sekretaris Kementerian Koperasi juga Usaha Kecil serta Menengah (Kemenkop UKM) Arif Rahman Hakim memohon organisasi Aksi Kewirausahaan Nasional (GKN) untuk mendampingi para pelaku UMKM, agar dapat meningkatkan kapasitas usahanya sehingga dapat bersaing dan juga masuk ke di e-Katalog.
Saat berdialog dengan wirausaha muda dari GKN, pada Subang, Jawa Barat, Kamis, Arif mengemukakan berbagai potensi yang digunakan dapat ditangkap GKN. Salah satunya, dari kebijakan 40 persen belanja pemerintah pusat, daerah, BUMN, lalu BUMD yang mana menyasar produk-produk UMKM melalui e-Katalog.
Kebijakan 40 persen belanja pemerintah untuk UMKM adalah sebuah aturan yang digunakan mewajibkan kementerian/lembaga kemudian pemerintah wilayah untuk mengalokasikan minimal 40 persen dari anggaran belanja barang serta jasa mereka itu untuk komoditas dan juga jasa yang dihasilkan oleh UMKM.
Kebijakan ini bertujuan, salah satunya untuk membantu perekonomian nasional, menguatkan daya saing UMKM, dan juga mewujudkan keadilan ekonomi.
“Para anggota GKN harus membedah apa sekadar keperluan belanja pemerintah tersebut, sehingga tergambar item-item komoditas apa belaka yang sanggup digarap GKN," kata Arif disitir dari siaran pers yang digunakan dirilis kementeriannya.
Menurut Arif, GKN mampu memberikan pelatihan terhadap anggota yang digunakan belum menyadari cara mengakses e-Katalog, mengerti akan proses bidding, sampai menghasilkan proposal perencanaan bisnis.
Arif menuturkan bahwa upaya itu penting untuk mempercepat pencapaian target wirausaha mencapai 4 persen hingga akhir tahun 2024 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
Arif juga mewanti-wanti GKN agar memilih produk-produk yang digunakan tepat yang dimaksud akan dijadikan sebagai komoditas unggulan daerah. Barang yang disebutkan harus dibutuhkan pangsa serta bisa jadi memenuhi permintaan reguler masyarakat.
Dalam kesempatan yang mana sama, Ketua Umum GKN Awang Dody Kardeli menjelaskan bahwa organisasinya akan terus meningkatkan pelayanan kemudian pendampingan bagi pengembangan kualitas item kemudian daya saing UMKM.
Sejumlah inisiatif yang dimaksud masih berjalan serta akan terus dilanjutkan adalah terkait pengemasan, sertifikasi komoditas sektor rumah tangga (PIRT), legalitas usaha, perluasan pasar, hingga business matching.
“Kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan untuk membentuk lingkungan UMKM lalu kewirausahaan yang mana kuat,” kata Awang.
Kementerian Koperasi serta UMKM hingga ketika ini telah terjadi mengakumulasi 13,4 jt data UMKM ke seluruh Indonesia.
Kemenkop UKM sama-sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus melakukan melakukan pendataan jumlah keseluruhan UMKM pada Indonesi secara keseluruhan.
Artikel ini disadur dari Kemenkop UKM minta GKN mendampingi UMKM manfaatkan peluang e-Katalog
