TEGALPOS.COM – Jakarta – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati memperkuat pematangan Portal Nasional yang mana sedang digarap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB).
Salah satu yang tersebut menjadi fokus adalah digital payment, yang tersebut memudahkan rakyat untuk bisa jadi melakukan pembayaran pajak melalui platform digital pembayaran digital.
“Dukungan dari Menteri Keuangan tentu akan memperlancar langkah kita di mempermudah penduduk khususnya terkait pembayaran digital,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas ketika bertemu Menteri Keuangan dalam Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutipkan Kamis (4/1/2023).
Portal ini memiliki tiga fokus utama, yakni identitas digital, data exchange, dan juga digital payment. Dalam hal ini, Kemenkeu turut dan juga di membantu pematangan digital payment. Menteri Anas menjelaskan, Digital Payment menjadi bagian dari Digital Public Infrastructure, yang menjadi fokus di digitalisasi pemerintah.
Tentu Kemenkeu tidak ada sendirian di inisiatif strategis bidang perekonomian ini. Instansi lain yang mana terkait adalah Badan Studi serta Inovasi Nasional (BRIN) dan juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Kedepannya, dengan digital payment ini, penduduk bisa saja membayar berbagai jenis pajak, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), lalu lain sebagainya dilaksanakan di satu wadah dan juga terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital. “Target jangka menengahnya adalah layanan terintegrasi, akses yang digunakan bermakna, lalu teknologi yang tersebut ramah pengguna,” ujar Anas.
Menteri Keuangan akan melakukan optimalisasi sistem pembayaran terpadu (payment gateway) yang terhubung ke seluruh layanan digital pemerintah. Optimalisasi ini untuk kemudahan di sistem pembayaran, yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan baik nasional juga internasional.
Empat langkah percepatan perubahan fundamental digital pemerintah telah dilakukan disiapkan. Pertama adalah satukan layanan menjadi satu portal rakyat dan juga satu portal aparatur. Kedua, adalah percepat pembangunan layanan kemudian sistem digital prioritas. Langkah ketiga adalah bangun dan juga perkuat GovTech Indonesia. Serta, fokus terhadap kemudahan layanan.
Sri Mulyani mengatakan, perubahan digital menjadi salah satu kekuatan untuk mereformasi berbagai lini. “Sehingga orang tidaklah punya pilihan. Ini adalah yang dimaksud akan mengubah institusi dan juga manusia,” tegas Sri Mulyani.
Artikel Selanjutnya Aturan Baru Dirancang: PNS Tak Lagi Ketinggalan Zaman!
SUMBER CNBC.COM
