Ibukota – Ketua Umum Persatuan Artis Film Negara Indonesia (PARFI) 56 Marcella Zalianty mengundang pemerintah agar tidaklah bosan untuk berkolaborasi meningkatkan kualitas lingkungan bidang film Indonesia lewat dukungan hingga kebijakan yang digunakan konstruktif.
"Mengingat besarnya sumbangan sektor film kemudian kreatif terhadap ekonomi nasional, kami semua berharap bahwa pemerintah bukan lelah dan juga terus memberikan kolaborasinya, kerja sama, serta dukungan lewat kebijakan-kebijakan yang digunakan konstruktif juga efektif yang digunakan memang sebenarnya mampu menyokong lingkungan perfilman nasional," kata Marcella pada perayaan Hari Film Nasional 2024 yang diadakan PARFI 56 di dalam Jakarta, Sabtu.
Marcella mengutarakan sepanjang 2023 hanya bidang perfilman Negara Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan jumlah total penonton mencapai 54 jt lebih banyak kemudian perfilman Negara Indonesia mencatatkan pangsa pangsa 61 persen.
Menurutnya nomor yang disebutkan merupakan hal yang mana membanggakan mengingat hitungan yang dimaksud terus meningkat dari tahun ke tahun pasca masa sulit pandemi harus dihadapi oleh industri.
Salah satu komponen yang tersebut berkontribusi menurut Marcella yaitu dalam samping bioskop yang masih berubah menjadi jalur distribusi primadona untuk film-film pada negeri, hadirnya media digital sebagai akses distribusi baru meningkatkan minat penduduk untuk menikmati film buatan anak bangsa.
"Saat meninjau angka-angka tersebut, kita dapat meninjau bahwa resiliensi dari pekerjaan film dan juga juga penontonnya luar biasa. Pada awalnya kita takutkan bahwa film Indonesia susah launch up, tapi ini (jumlah penonton lalu market share) membuktikan resiliensi lalu kecintaan masyarakat terhadap film produksi di negeri tetap dapat diandalkan atau patut dibanggakan," katanya.
Dalam hal kebijakan pemerintah yang tersebut suportif, Marcella menyebutkan upaya pemerintah di memperkuat sektor perfilman juga terlibat berkontribusi pada peningkatan kualitas bidang film.
Salah satunya seperti langkah mencabut film dari Daftar Negatif Pengembangan Usaha yang digunakan memberikan kesempatan bidang film mendapatkan penanaman modal lebih banyak besar dari para pemilik modal asing.
Meski demikian, PARFI 56 mengharapkan adanya keberlanjutan dukungan dari sisi regulasi dari pemerintah untuk dapat memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) sektor film Indonesia.
Misalnya seperti mewajibkan pemodal asing yang tersebut berproduksi di dalam Indonesia untuk menggunakan talenta lokal baik untuk kru hingga aktor utamanya. Contoh lain dari sisi kebijakan yang dimaksud PARFI 56 harapkan dapat diberikan pemerintah untuk pertumbuhan bidang perfilman ialah sebagai insentif pajak untuk produksi film.
Menurutnya dengan hadirnya keringanan dari segi pajak, biaya yang dimaksud nantinya bisa saja dialokasikan untuk membantu pengembangan dari sisi riset hingga pemasaran film yang tersebut tentunya dapat meningkatkan kualitas karya.
"Di kita itu masih kurang pengembangan story untuk film. Dalam produksi kami seringkali jadi kurang waktu untuk riset, berikutnya kurang budget juga untuk promosi. Jadi kalau insentif pajak ini bisa jadi didukung kembali pada ekosistem perfilman maka peningkatan SDM film serta kualitas produksinya diharapkan dapat lebih besar tinggi," kata Marcella.
Ia berharap langkah-langkah sama dapat diakomodasi oleh pemerintah untuk lapangan usaha perfilman sehingga nantinya juga dapat meningkatkan sumbangan positif dari bidang untuk perekonomian nasional Indonesia.
Artikel ini disadur dari PARFI 56 ajak pemerintah tak bosan kolaborasi tingkatkan industri film
