Berita

Pemprov DKI terus tingkatkan digitalisasi administrasi perpajakan

74

Ibukota – eksekutif Provinsi DKI DKI Jakarta terus meningkatkan digitalisasi administrasi perpajakan untuk membantu daya saing Ibukota bermetamorfosis menjadi kota global pasca perpindahan Ibu Pusat Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. 

"Pemerintah Provinsi DKI Ibukota Indonesia terus melakukan pengembangan administrasi perpajakan tempat melalui digitalisasi yang mana diharapkan dapat meningkatkan efisiensi juga transparansi di pengelolaan pajak," kata Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI DKI Jakarta Mochamad Abbas pada keterang ke Jakarta, Sabtu.

Abbas mengatakan, administrasi perpajakan yang dimaksud efektif lalu efisien sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. "Kesinambungan fiskal sebuah kota sangat membantu pembiayaan keinginan pembangunan," katanya.

Dia mengatakan, Ibukota sedang berupaya berubah menjadi kota global yang dimaksud kompetitif pasca perpindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Berdasarkan Global Cities Index (GCI), Ibukota Indonesia menempati peringkat ke-74 dari 156 kota. Angka yang dimaksud memandang sebuah kota melalui lima aspek, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, kualitas hidup, lingkungan dan juga pemerintahan.

 

Arsip foto – otoritas Perkotaan Ibukota Indonesia Pusat melakukan penempelan stiker lalu pemasangan spanduk pada tujuh titik tempat perniagaan sama-sama TNI kemudian Polri pada Johar Baru, Ibukota Indonesia Pusat, Awal Minggu (31/10/2022). (ANTARA/Ulfa Jainita)

Sedangkan menurut Global Power City Index (GPCI), Ibukota berada pada sikap ke-45 dari 48 kota, jarak jauh berada ke bawah London, New York, Tokyo, Paris lalu Singapura yang mana menempati peringkat lima teratas.

"Meskipun Ibukota sudah pernah menunjukkan kemajuan yang digunakan signifikan, diperlukan perbaikan ke bervariasi aspek untuk mencapai peringkat yang mana lebih lanjut tinggi, diantaranya administrasi perpajakan daerah," katanya.

Guna mengakselerasi daya saing DKI Jakarta di kancah global, Biro Perekonomian juga Keuangan Setda Provinsi DKI Ibukota memberikan pendampingan perumusan kebijakan keuangan terkait digitalisasi administrasi perpajakan tempat sebagai langkah awal pada pengumpulan unsur perumusan kebijakan.

Menggandeng DDTC Fiscal Research&Advisory, kegiatan perumusan kebijakan itu menghimpun "best practice" digitalisasi perpajakan pada kota global untuk kemudian dibandingkan dengan digitalisasi perpajakan area yang digunakan diimplementasikan di dalam otoritas Provinsi DKI Jakarta.

"Semoga hasil kajian ini menyempurnakan ikhtiar sama-sama pada mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota global yang kompetitif setara dengan kota besar lainnya di dunia," kata Abbas.

Artikel ini disadur dari Pemprov DKI terus tingkatkan digitalisasi administrasi perpajakan

Exit mobile version