TEGALPOS.COM –
Jakarta – Komite Ketahanan Sistem Keuangan (KSSK) baru sekadar mengadakan rapat berkala I tahun 2024. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani; Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar; lalu Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi mengambil sebagian kesimpulan mengenai kondisi perekonomian global kemudian Indonesia pada tahun 2024.
Kesimpulan dari hasil rapat berkala yang disebutkan kemudian diinformasikan pada konferensi pers yang tersebut dihelat di dalam kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (30/1/2024).
Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati menegaskan Ketahanan Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV – 2023 tetap saja terjaga pada sedang risiko perlambatan sektor ekonomi dunia serta ketidakpastian bursa keuangan global. Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan juga sistem keuangan domestik yang tersebut resilien, juga koordinasi juga sinergi KSSK yang terus diperkuat.
“Dengan perkembangan tersebut, kondisi perekonomian kemudian sistem keuangan domestik secara keseluruhan tahun 2023 terjaga baik serta mampu memperkuat pertumbuhan kegiatan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan,” tegasnya.
Dia menambahkan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Rapat Berkala KSSK I – 2024 pada Mulai Pekan (29/01) berikrar untuk terus menguatkan koordinasi dan juga sinergi, juga meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan sektor ekonomi lalu berlanjutnya ketidakpastian global di dalam tahun 2024, termasuk rambatannya pada perekonomian kemudian sektor keuangan domestik.
Pertumbuhan dunia usaha dunia melambat dengan ketidakpastian pangsa keuangan yang tersebut mereda di dalam sedang divergensi antarnegara yang dimaksud semakin melebar. World Bank di Global Economic Prospect Januari 2024 memprakirakan perkembangan dunia usaha global melambat dari sebelumnya 3,0% pada tahun 2022 ke 2,6% yoy pada tahun 2023 kemudian kembali turun menjadi 2,4% yoy di tempat tahun 2024.
Ekonomi Amerika Serikat (AS) bertambah cukup kuat di tempat tahun 2023, namun meningkatnya tekanan fiskal, khususnya beban pembayaran bunga utang dan juga rasio utang pemerintah menjadi risiko utama ke depan. Sementara itu, kegiatan ekonomi Eropa masih lemah serta ekonomi Tiongkok cenderung melambat akibat berlanjutnya krisis sektor properti dan juga tekanan utang pada pemerintah provinsi.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengungkapkan tren penurunan naiknya harga global berlanjut, khususnya di dalam AS, sehingga menahan tekanan kenaikan suku bunga acuan The Fed dan juga yield US Treasury. Capital inflow ke EMs kembali meningkat dalam akhir tahun 2023, termasuk ke Indonesia. Memasuki tahun 2024, berbagai risiko global perlu dicermati, seperti pelemahan sektor ekonomi pada beberapa negara utama, meningkatnya tensi geopolitik lalu fragmentasi global, dan juga meningkatnya tekanan fiskal di area berbagai negara.
Di berada dalam ketidakpastian juga perlambatan global, KSSK memandang dunia usaha Indonesia masih resilien, ditopang masih kuatnya permintaan domestik. Perekonomian domestik sampai dengan Triwulan III 2023 meningkat 5,05% (ytd), khususnya ditopang konsumsi kemudian investasi.
Aktivitas konsumsi yang tersebut masih kuat didukung pemuaian yang mana terkendali, menurunnya tingkat pengangguran, juga peran APBN sebagai shock absorber pada menjaga daya beli masyarakat. Pengembangan Usaha juga di tren menguat sejak triwulan I 2023 sejalan dengan percepatan pelaksanaan Proyek Krusial Nasional (PSN).
Memasuki triwulan IV 2023, tanda-tanda resiliensi aktivitas ekonomi domestik berlanjut, tercermin pada bilangan bulat PMI manufaktur yang digunakan konsisten ekspansif, surplus neraca perdagangan yang tersebut terus berlanjut, dan juga beberapa indikator dini yang tersebut masih kuat, seperti indeks jualan riil serta keyakinan konsumen.
“Dengan perkembangan tersebut, perkembangan dunia usaha 2023 diprakirakan berkisar 5,0%, nomor pengangguran turun menjadi 5,32%, juga bilangan kemiskinan menjadi 9,36%. Pada tahun 2024, pertumbuhan kegiatan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,2%,” ujar Sri Mulyani membacakan kesimpulan rapat KSSK.
Dia menyatakan proyeksi perkembangan yang masih kuat di tempat tahun 2024 khususnya didorong oleh penyelenggaraan pilpres yang dimaksud berdampak positif pada aktivitas konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat, dan juga berlanjutnya penguatan penanaman modal sejalan dengan progres penyelesaian Proyek Penting Nasional (PSN).
Lebih lanjut, KSSK memandang stabilitas nilai tukar rupiah terjaga, sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Angka tukar Rupiah pada akhir Desember 2023 secara point to point (ptp) menguat 1,11% yoy dibandingkan akhir tahun sebelumnya, atau lebih tinggi baik jikalau dibandingkan dengan baht Thailand kemudian peso Filipina yang dimaksud cuma menguat masing-masing sebesar 0,76% serta 0,62% yoy.
“Penguatan ini turut didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia lalu kembali masuknya aliran portofolio asing, sejalan dengan masih menariknya imbal hasil aset keuangan domestik lalu tetap memperlihatkan positifnya prospek ekonomi Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Ke depan, nilai tukar rupiah akan tetap memperlihatkan stabil dengan kecenderungan menguat didukung oleh meredanya ketidakpastian global, kecenderungan penurunan yield obligasi negara maju, serta menurunnya tekanan penguatan dolar AS. Positifnya perkembangan nilai tukar Rupiah ke depan didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia juga penguatan strategi operasi moneter pro-market Bank Indonesia pada rangka menarik aliran masuk portofolio asing kemudian pendalaman bursa uang.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, Bank Indonesia terus menguatkan koordinasi untuk menyokong implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.
Inflasi menurunkan dan juga terjaga di kisaran sasaran. Inflasi IHK Desember 2023 tercatat sebesar 2,61% yoy, berada pada kisaran 3,0±1% juga lebih besar rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,51% yoy.
Penurunan kenaikan harga dipengaruhi oleh terjaganya berbagai komponen kenaikan harga sebagai hasil nyata konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia yang tersebut prostability dan juga sinergi erat kebijakan Bank Indonesia dengan eksekutif Pusat serta Daerah. Inflasi inti 2023 terjaga rendah sebesar 1,80% yoy dipengaruhi oleh imported inflation yang tersebut rendah, ekspektasi naiknya harga yang digunakan terjangkar di sasaran, lalu kapasitas perekonomian yang masih besar dan juga dapat merespons permintaan domestik.
Inflasi volatile food sebesar 6,73% yoy terus diupayakan pengendaliannya melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan juga Daerah (TPIP dan juga TPID) dan juga penguatan Inisiatif Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam berbagai tempat di mengendalikan biaya pangan, termasuk dari dampak El Nino. Selain itu, kenaikan harga kelompok administered prices tercatat sebesar 1,72% yoy, sejalan dengan kebijakan otoritas untuk turut menjaga daya beli masyarakat. Ke depan, kebijakan moneter yang tersebut pro-stability juga sinergi Bank Indonesia dengan eksekutif (Pusat serta Daerah) terus diperkuat guna meyakinkan naiknya harga tahun 2024 berada pada kisaran 2,5±1%.
Sri Mulyani menegaskan kinerja APBN tahun 2023 juga masih kuat di dalam sedang penurunan nilai komoditas serta kinerja perekonomian global. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.774,3 triliun atau 112,6% dari target APBN, dengan penerimaan perpajakan yang digunakan melampaui target sebesar Rp2.155,4 triliun (tumbuh 5,9% yoy). Prestasi positif yang disebutkan ditopang oleh masih kuatnya aktivitas dunia usaha domestik juga efektivitas reformasi perpajakan yang digunakan diperkenalkan pada akhir tahun 2021. Rasio perpajakan tercatat sebesar 10,2% PDB.
Sementara itu, beliau menyatakan kinerja PNBP meningkat signifikan mencapai Rp605,9 triliun, teristimewa ditopang oleh optimalisasi pengelolaan SDA, peningkatan kinerja BUMN, kemudian pengembangan layanan pada berbagai K/L.
“Belanja Negara terserap optimal sehingga mampu menjaga kinerja perekonomian nasional dalam sedang berbagai tantangan lalu membantu program pembangunan,” tegasnya.
Realisasi penyerapan Belanja Negara mencapai Rp3.121,9 triliun atau 102% dari pagu APBN, mampu menopang perekonomian pada menghadapi perlambatan global lalu memperkuat berbagai program pembangunan eksekutif seperti penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, mitigasi El Nino, persiapan Pemilu, dan juga PSN.
Risiko fiskal terkendali, tercermin dari keseimbangan primer yang dimaksud mencatatkan surplus disertai strategi pembiayaan yang tersebut pruden. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp92,2 triliun, pertama kali sejak tahun 2012, serta defisit anggaran yang dimaksud terpencil lebih besar rendah (1,65% PDB) dari target defisit sebelumnya (2,84% PDB).
Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun, turun 39,2% dibandingkan tahun 2022. Sejalan dengan konsolidasi fiskal lalu pulihnya kegiatan ekonomi nasional, pembiayaan utang dalam tahun 2023 dapat diturunkan dari target APBN TA 2023 yang tersebut sebesar Rp696,3 triliun menjadi Rp407,0 triliun (turun 41,5% dari tahun 2022). Biaya utang dilaksanakan secara pruden dengan tetap saja menjaga keseimbangan antara biaya (cost of fund) dan juga risiko utang.
“Dengan berbagai perkembangan positif tersebut, rasio utang otoritas turun menjadi 38,6% Ekonomi Nasional dalam tahun 2023 dari sebelumnya 39,7% Ekonomi Nasional dalam tahun 2022,” ujarnya.
Adapun, Sri Mulyani meyakinkan Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli serta menjaga stabilitas perekonomian pada berada dalam ketidakpastian serta perlambatan global.
 Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada acara Forum pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2024 pada Kementerian Keuangan, Selasa (30/1/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Berbagai paket kebijakan diresmikan pada Triwulan IV 2023 guna menjaga daya beli penduduk kemudian menyokong permintaan domestik, antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin kemudian rentan di bentuk BLT El Nino dan juga bantuan pangan, penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan inisiatif KUR, dan juga dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) lalu Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Warga Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Pemerintah juga secara konsisten tetap memperlihatkan membantu berbagai jadwal pembangunan. antara lain penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan Pemilu, serta penyelesaian PSN. Pada tahun 2024, APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional juga menyokong akselerasi perubahan struktural ekonomi yang mana inklusif serta berkelanjutan,” paparnya.
Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus meningkatkan kekuatan respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas lalu menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter akan tetap saja difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sementara kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pangsa uang, juga inisiatif ekonomi-keuangan inklusif serta hijau terus diarahkan untuk menyokong peningkatan (pro-growth).
“Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI-Rate pada level 6,00%. Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap saja konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang digunakan pro-stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan juga langkah pre-emptive kemudian forward looking untuk menjamin kenaikan harga tetap saja terkendali di sasaran 2,5±1% pada 2024,” ungkapnya mewakili KSSK.
Bank Indonesia juga terus menguatkan stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan imported inflation juga memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pangsa keuangan global, melalui beberapa langkah strategis.
Pertama, intervensi di area bursa valas dengan fokus pada operasi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) ) lalu Surat Berharga Negara (SBN) pada bursa sekunder.
Kedua, penguatan strategi operasi moneter yang digunakan pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), serta Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
Terakhir, penguatan koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan juga dunia usaha untuk mengupayakan implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.
Bank sentral, kata Sri Mulyani, juga akan menguatkan stimulus kebijakan makroprudensial untuk mengupayakan kredit/pembiayaan perbankan, antara lain dengan meningkatkan efektivitas implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk menggalakkan kredit/pembiayaan perbankan untuk sektor-sektor prioritas yang tersebut miliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi melalui pemetaan secara berkala menghadapi sektor-sektor prioritas juga penguatan koordinasi dengan Pemerintah, otoritas keuangan, perbankan serta pelaku usaha.
Implementasi KLM telah lama memberikan tambahan likuiditas ke sektor keuangan sebesar Rp165 triliun per sikap Desember 2023, atau meningkat sebesar Rp56 triliun sejak penerapan KLM pertama kali di area 1 Oktober 2023.
Kemudian, Bank Indonesia juga menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 6% menjadi 5% untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 5%; lalu rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 4,5% menjadi 3,5% untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%, yang dimaksud berlaku efektif sejak 1 Desember 2023. Penurunan ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan pada penyaluran kredit/pembiayaan lalu mengupayakan pendalaman pangsa keuangan, yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2023.
Kemudian, Bank Indonesia juga melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti untuk menggerakkan peningkatan kredit di dalam sektor properti juga melanjutkan pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraaan bermotor baru, dengan tetap memperlihatkan memerhatikan prinsip kehati-hatian dan juga manajemen risiko;
Bank Indonesia juga mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%; dan juga Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%.
Terkait dengan sistem pembayaran, Bank Indonesia terus menyokong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mempermudah proses publik juga memperluas inklusi sektor ekonomi keuangan digital.
Tujuan ini dicapai melalui perluasan implementasi QRIS Tarik Tunai, Transfer, kemudian Setor Tunai (TUNTAS), penetapan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS untuk Usaha Mikro, perluasan kerjasama, perluasan implementasi QRIS Antarnegara, perpanjangan masa berlaku kebijakan kartu kredit (KK) dan juga tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen otoritas dengan mengembangkan KKI ciri Online Payment, dan juga perluasan sosialisasi, koordinasi, kemudian monitoring yang lebih lanjut intensif, termasuk digitalisasi operasi keuangan eksekutif Pusat dan juga Daerah. Keandalan sistem pembayaran akan terus dijaga juga ditingkatkan untuk menjamin kelancaran kegiatan ekonomi.
“Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh kebijakan pendukung untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. BI menguatkan juga memperluas kerja identik internasional dengan bank sentral serta otoritas negara mitra, khususnya pada area kebanksentralan termasuk mempercepat konektivitas pembayaran lalu Local Currency Transactions (LCT), dan juga memfasilitasi penawaran investasi, perdagangan, serta pariwisata di area sektor prioritas bekerja identik dengan instansi terkait,” kata Sri Mulyani.
Dia meyakinkan Bank Indonesia juga terus bersinergi secara erat dengan Pemerintah, perbankan, kemudian institusi lainnya untuk melanjutkan dukungan pengembangan UMKM dan juga Sektor Bisnis dan juga Keuangan Syariah sebagai sumber baru pertumbuhan dunia usaha Indonesia. BI juga melanjutkan pendalaman lingkungan ekonomi uang dan juga valas, berkoordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya, di rangka memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah.
Untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta membantu peningkatan ekonomi, KSSK melakukan konfirmasi sinergi kebijakan Bank Indonesia kemudian kebijakan otoritas terus ditingkatkan. Bank Indonesia menguatkan koordinasi kebijakan dengan eksekutif Pusat, eksekutif Daerah, juga mitra strategis, termasuk acara Pergerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada berbagai wilayah pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat kemudian Daerah (TPIP serta TPID), dan juga Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Transaksi eksekutif Pusat juga Daerah (P2DD).
Mengenai jasa keuangan, KSSK memandang Kestabilan Bidang Jasa Keuangan (SJK) nasional terjaga, didukung oleh permodalan yang tersebut kuat juga profil risiko yang mana terkendali. Di sedang kondisi ketidakpastian global, lapangan usaha perbankan Indonesia pada tahun 2023 tetap memperlihatkan resilien kemudian berdaya saing kuat didukung permodalan perbankan yang tersebut masih solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) lapangan usaha perbankan yang dimaksud tinggi mencapai 27,69%.
“Kinerja intermediasi pada tahun 2023 bertambah positif dengan kredit perbankan mencapai Rp7.090 triliun, meningkat sebesar 10,38% yoy, dengan perkembangan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja kemudian kredit penanaman modal masing-masing sebesar 10,05% yoy dan juga 12,26% yoy,” ujarnya.
Seiring pemulihan peningkatan perekonomian nasional, total kredit restrukturisasi wabah Covid-19 melanjutkan tren penurunan menjadi sebesar Rp265,8 triliun (Des 2022: Rp469,2 triliun). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2023 mencapai Rp8.458 triliun, berkembang 3,73% yoy, teristimewa didukung perkembangan giro yang dimaksud mencapai 4,57% yoy.
Adapun, KSSK melaporkan likuiditas perbankan pada Desember 2023 di level yang dimaksud memadai. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) lalu Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 127,07% juga 28,73%, jarak jauh pada menghadapi threshold 50% serta 10%. Standard kredit tetap saja terjaga dengan rasio NPL net sebesar 0,71% serta NPL gross sebesar 2,19%.
Di sedang ketidakpastian global juga prospek perlambatan pertumbuhan kegiatan ekonomi global, KSSK mencatatkan data kinerja lingkungan ekonomi modal domestik cukup kuat pada tahun 2023. Angka Harga Saham Gabungan (IHSG) per 29 Desember 2023 ditutup pada sikap 7.272,80 poin atau berkembang sebesar 6,16% ytd.
“Peningkatan yang dimaksud merupakan yang tersebut tertinggi dalam kawasan ASEAN setelahnya Vietnam walaupun pemodal nonresiden membukukan net sell sebesar Rp6,19 triliun ytd. Angka kapitalisasi lingkungan ekonomi mencapai Rp11.674 triliun atau meningkat sebesar 22,90% ytd,” ujar Sri Mulyani.
Penghimpunan dana di dalam pangsa modal mencapai Rp255,39 triliun dengan emiten baru tercatat sebanyak 83 emiten kemudian sudah melampaui capaian target dalam 2023 sebesar Rp200 triliun. Capaian melawan kinerja positif IHSG juga ditopang oleh peningkatan jumlah keseluruhan pemodal lingkungan ekonomi modal yang tersebut mencapai double digit sebesar 18,04% menjadi 12,17 jt investor. Sampai dengan 26 Januari 2024, IHSG tercatat di tempat level 7.137,09 dengan penanam modal nonresiden mencatatkan beli bersih Rp5,78 triliun (ytd). Angka kapitalisasi pangsa per 26 Januari 2024 mencapai Rp11.346 triliun. OJK optimis ruang peningkatan bagi sektor lingkungan ekonomi modal Indonesia masih luas untuk semakin memberikan partisipasi optimal bagi perekonomian nasional.
 Foto: Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa memberi pemaparan pada Forum pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2024 di dalam Kementerian Keuangan, Selasa (30/1/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa memberi pemaparan di area Kongres pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2024 pada Kementerian Keuangan, Selasa (30/1/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
KSSK mencatat Perkembangan Bagian Perasuransian, Penjaminan serta Dana Pensiun (PPDP) menunjukkan peningkatan. Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama tahun 2023 mencapai Rp320,88 triliun atau berkembang 3,02% yoy. Secara umum permodalan di area lapangan usaha asuransi menguat, dengan sektor asuransi jiwa lalu asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 458,01% serta 362,21%, terpencil diatas threshold.
Di sisi lapangan usaha dana pensiun, aset dana pensiun per Desember 2023 meningkat 6,91% yoy dengan nilai aset sebesar Rp368,70 triliun. Sementara pada perusahaan penjaminan, nominal imbal jasa penjaminan yang tersebut ditangguhkan pada Desember 2023 tercatat sebesar Rp16,75 triliun dengan nilai aset mencapai Rp46,41 triliun.
Lebih lanjut, KSSK melaporkan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan juga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) juga menunjukkan perkembangan yang positif. Piutang pembiayaan pada perusahaan pembiayaan berkembang di tempat level yang tersebut tinggi sebesar 13,23% yoy pada Desember 2023, didukung oleh pembiayaan modal kerja dan juga pembangunan ekonomi yang dimaksud masing-masing meningkat sebesar 15,10% yoy dan juga 8,98% yoy.
“Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) net tercatat sebesar 0,78% juga NPF gross sebesar 2,44%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan menunjukkan tren yang mana positif lalu tercatat sebesar 2,26 kali,” ungkap KSSK.
Sementara itu, outstanding pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending di tempat 2023 mencapai Rp59,64 triliun, meningkat 16,67% yoy dengan penyaluran untuk UMKM sebesar Rp20,87 triliun (34,99% dari total pembiayaan P2P). Level risiko kredit macet secara agregat (TWP90) di kondisi terjaga sebesar 2,93%.
Di sedang pangsa keuangan domestik yang digunakan resilien, beliau menegaskan OJK tetap memperlihatkan mewaspadai faktor-faktor risiko yang dimaksud berpotensi memengaruhi kinerja sektor jasa keuangan ke depan.
“Faktor-faktor risiko yang disebutkan antara lain berbentuk downside risk dari pelemahan perekonomian Tiongkok, eskalasi tensi geopolitik, kemudian fluktuasi harga jual komoditas ekspor,” ungkap Sri Mulyani. Selain itu, OJK juga mengajukan permohonan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar tetap saja mencermati faktor-faktor risiko yang dimaksud kemudian secara berkala melakukan uji ketahanan pada rangka mengukur kemampuan LJK di menerima prospek risiko yang digunakan terjadi.
Ke depannya, OJK terus menguatkan kebijakan di dalam bidang pangsa modal, perbankan, kemudian lapangan usaha keuangan non-bank di rangka melanjutkan penguatan SJK kemudian infrastruktur pasar.
Pertama, OJK memberikan pedoman dan juga kepastian hukum bagi perusahaan dual listed di menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Internasional.
Kedua, OJK membantu perubahan digital sektor perbankan juga memberikan level of playing field yang digunakan sejenis terhadap lapangan usaha perbankan pada pengembangan layanan digital.
Ketiga adalah penyempurnaan pengaturan sektor perasuransian melalui penguatan kapasitas permodalan juga kelembagaan pada lapangan usaha perasuransian, dan juga memberikan kepastian hukum melalui penyelenggaraan mekanisme perizinan yang digunakan lebih banyak efektif kemudian efisien; penyempurnaan mekanisme pelaporan lalu identifikasi kepemilikan asing, peningkatan persyaratan modal disetor kemudian ekuitas minimum, juga pemisahan fungsi utama pada susunan organisasi; serta pengelolaan yang tambahan prudent terhadap eksposur risiko yang dimaksud muncul dari pemasaran serta pengelolaan jenis item asuransi yang digunakan dikaitkan dengan Kredit atau Modal Syariah, serta Layanan Suretyship atau Suretyship Syariah.
Keempat, OJK menguatkan tata kelola penanaman modal dana pensiun melalui persyaratan kompetensi bagi pengurus dana pensiun, dan juga persyaratan tambahan terkait penempatan penanaman modal yang mana cenderung berisiko tinggi; dan
Kelima, OJK mengatur penyelenggaraan bidang usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) juga Organisasi Modal Ventura Syariah (PMVS), antara lain mengelompokkan PMV kedalam venture capital corporation dan juga venture debt corporation, perluasan mekanisme divestasi, larangan penyaluran dana ventura untuk instrumen derivatif, penyelenggaraan rapat umum pemegang unit penyertaan dana ventura, juga penilaian tingkat kemampuan fisik kemudian penerapan manajemen risiko.
Keenam, OJK juga terus melakukan berbagai langkah-langkah penegakan ketentuan untuk menjaga integritas pangsa keuangan.
Sementara itu, OJK juga sudah meluncurkan Peta Jalan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) lalu edukasi pelindungan konsumen (PEPK) 2023-2027. Peta jalan yang dimaksud ditujukan sebagai pedoman pada pengembangan sektor jasa keuangan melalui penguatan literasi kemudian perluasan inklusi keuangan, penciptaan PUJK yang dimaksud berintegritas, dan juga penguatan pelindungan konsumen yang digunakan lebih tinggi optimal. Peta Jalan Pengawasan PEPK 2023-2027 mempunyai empat strategi sebagai pilar penyokongnya.
Pilar yang dimaksud yaitu literasi kemudian inklusi keuangan, pengawasan Market Conduct, pelindungan konsumen lalu masyarakat, dan juga pemberantasan aktivitas keuangan ilegal.
Dari penjaminan simpanan, KSSK mengungkapkan jumlah total akun pelanggan Bank Umum yang dijamin seluruh simpanannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada bulan Desember 2023 sebanyak 99,94% dari total account atau setara 559.561.629 rekening.
“LPS secara berkelanjutan terus melakukan asesmen kemudian evaluasi terhadap Derajat Bunga Penjaminan (TBP) agar tetap saja akomodatif serta sejalan dengan pemulihan kondisi perekonomian juga kinerja perbankan. Pengumuman penetapan TBP dijadwalkan efektif per 1 Februari 2024,” papar Sri Mulyani.
Dari sisi penjaminan lalu resolusi, kebijakan LPS terus diupayakan untuk meningkatkan kekuatan proses pemulihan ekonomi, menjaga stabilitas SSK juga meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap perbankan.
Menurutnya, kebijakan LPS untuk meningkatkan kepercayaan warga salah satunya dilaksanakan melalui percepatan pembayaran klaim penjaminan simpanan pelanggan BPR yang dimaksud ditangani oleh LPS. Selanjutnya pada konteks turut dan juga menjaga SSK, LPS akan mengoptimalkan proses penanganan bank pada periode status Bank Dalam Penyehatan (BDP) juga Bank Dalam Resolusi (BDR) diantaranya mencakup kegiatan uji tuntas, penjajakan terhadap Bank lain dan juga calon investor, dan juga pelaksanaan opsi resolusi Bank yang mana sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Selain itu, LPS juga senantiasa memonitor kecukupan cakupan penjaminan simpanan sesuai UndangUndang LPS, menjamin efektivitas mekanisme early involvement kemudian koordinasi dengan anggota KSSK pada penyelenggaraan resolusi dan juga persiapan kegiatan penjaminan polis, dan juga terus meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai inisiatif penjaminan simpanan,” tegas KSSK.
Dengan kesimpulan ini, Sri Mulyani menegaskan KSSK berikrar terus meningkatkan sinergi pada mengantisipasi risiko perlambatan perekonomian juga ketidakpastian global teristimewa peluang rambatannya pada perekonomian serta sektor keuangan domestik, termasuk menguatkan coordinated policy response serta kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian serta SSK.
“Dengan sudah pernah diundangkannya UU P2SK, Pemerintah, BI, OJK, serta LPS berjanji menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku sektor keuangan lalu masyarakat. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan April 2024,” tutup Sri Mulyani.
Artikel Selanjutnya Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Cs Bakal Umumkan Paket Kebijakan
SUMBER CNBC.COM
