TEGALPOS.COM –
Jakarta – Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden juga duta presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah terjadi mengambil ancang-ancang untuk menghadapi tekanan pembayaran utang sepeninggalan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimaksud akan besar di satu tahun atau dua tahun mendatang.
Anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Anton Gunawan mengatakan, peninggalan utang pemerintah yang dimaksud pada waktu ini sudah ada tembus Simbol Rupiah 8.041 triliun per November 2023, memang benar melejit disebabkan masa krisis Pandemi Covid-19. Pada 2019 misalnya utang pemerintah masih Simbol Rupiah 4.779,28 triliun, namun pada 2020 menjadi Rupiah 6.074,56 triliun, dan juga terus naik hingga 2023 secara nilai.
“Kita tak menafikan tanpa peringatan utang naik dikarenakan memang benar dibutuhkan untuk pembiayaan covid,” kata Anton pada inisiatif Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutipkan Kamis (11/1/2024).
Anton menjelaskan, yang tersebut perlu dihadapi pemerintahan mendatang ialah beban pembayaran utang-utang ke depan yang akan tinggi bagi pemerintah. Ditambah, adanya kewajiban pembayaran hasil burden sharing dari pemerintah dengan Bank Indonesia selama masa Pandemi Covid-19.
Meski begitu, Kementerian Keuangan mencatat, burden sharing itu sebetulnya telah lama menghemat beban fiskal pemerintah mencapai Rupiah 29-30 triliun dari total burden sharing sebesar Simbol Rupiah 1.104,85 triliun yang digunakan dilaksanakan selama status darurat pandemi. Angka ini mencakup burden sharing dari skema Surat Keputusan Bersama (SKB) I-III.
Dalam SKB I, suku bunga SBN yang dibeli BI mengacu pada pasar. Di SKB II, yield yang digunakan berlaku sebesar 7% serta semuanya ditanggung BI, yakni Rupiah 397,56 triliun.
Untuk SKB III yang dimaksud berlaku pada 2021 dan juga 2022, bunga yang dimaksud ditetapkan serupa dengan biaya operasi moneter. Skor yang mana ditanggung BI sebesar Mata Uang Rupiah 439 triliun sepanjang 2021-2022.
Saat ini, suku bunga BI mencapai 5,76% lalu suku bunga fiskal dari imbal hasil SBN di area lingkungan ekonomi sekarang mencapai 6-7%. Jika dikurangi, maka penghematan dari sisi yield yang digunakan sebenarnya harus ditanggung pemerintah 0,24%-1,2%.
“Tapi jangan lupa ini yang menjadi salah satu kehati-hatian yang harus kita lihat lagi di beberapa waktu ke depan, setahun dua tahun, kemudian pada periode berikut ini pembayaran kembali utang-utang tersebut, termasuk yang dimaksud burden sharing ke BI itu,” kata Anton.
“Itu lumayan tinggi itu setiap tahun hampir Rupiah 100 triliun. Bagaimana kemudian kita coba kelola utang ini sehingga betul-betul pada satu pihak membayar pasti tapi dalam lain pihak juga bisa jadi dengan mengeluarkan utang yang juga bisa jadi relatif murah,” tegasnya.
Artikel Selanjutnya APBN Defisit Rp522 T, RI Masih Tambah Utang Tahun Depan!
SUMBER CNBC.COM
