TEGALPOS.COM –
Jakarta – Amerika Serikat memanaskan kembali tensi dalam Timur Tengah dengan memasukkan kelompok Houthi sebagai teroris. Presiden Joe Biden pun dianggap sedang ‘bermain api’.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (17/1/2024) pagi, Blinken mengungkapkan penetapan Grup Teroris Global yang dimaksud Ditunjuk Khusus (SDGT) muncul sebagai tanggapan melawan serangan Houthi terhadap kapal komersial di area Laut Merah.
“Penunjukan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas berhadapan dengan kegiatan teroris yang dimaksud dijalankan kelompok tersebut. Jika Houthi menghentikan serangan dia dalam Laut Merah dan juga Teluk Aden, Amerika Serikat akan mengevaluasi kembali penunjukan ini,” kata Biden, seperti dikutipkan dari Al Jazeera.
Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran, yang dimaksud menguasai sebagian besar wilayah Yaman, diketahui mulai menembakkan rudal ke negara Israel dan juga menyerang kapal-kapal komersial di dalam Laut Merah tak lama setelahnya pertempuran dalam Daerah Gaza dimulai pada Oktober 2023.
Pemerintahan Biden membela keputusannya untuk menerapkan kembali penetapan SDGT terhadap Houthi, dengan mengungkapkan akan ada “pembagian” untuk melindungi bantuan ke Yaman.
“Penunjukan hari ini berusaha mencapai kelompok Houthi, tidak rakyat Yaman,” kata juru bicara Dewan Security Nasional John Kirby di konferensi pers.
Ketika ditanya mengenai dampak sanksi terhadap perundingan dengan Houthi, Kirby menjawab dengan tegas: “Tidak ada perundingan. Tidak ada tawar menawar. Hal ini adalah cara untuk meminta-minta pertanggungjawaban Houthi.”
Padahal kurang dari sebulan pasca menjabat pada Januari 2021, Biden sudah mencabut dua sebutan “teroris” yang diberlakukan oleh pendahulunya, Donald Trump, terhadap pemberontak Houthi dalam Yaman.
Pada ketika itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyatakan langkah yang disebutkan dilaksanakan sebagai “pengakuan menghadapi situasi kemanusiaan yang digunakan mengerikan di dalam Yaman”. PBB, juga kelompok-kelompok kemanusiaan serta anggota parlemen AS, sudah mengingatkan bahwa sebutan “teroris” dapat mengganggu aliran bantuan ke negara tersebut.
Sekarang, hampir tepat tiga tahun kemudian, pemerintahan Biden menerapkan kembali salah satu penetapan terhadap Houthi, dengan menyatakan mereka sebagai “kelompok Teroris Global yang Ditunjuk Khusus” pada berada dalam rangkaian serangan di tempat Laut Merah.
Akibatnya para pembela hak asasi manusia lalu analis urusan politik menyuarakan perasaan khawatir menghadapi dampak negatif langkah yang dimaksud terhadap warga sipil Yaman. Banyak juga yang mempertanyakan apakah penunjukan hari Rabu ini akan berhasil menggerakkan Houthi untuk mengakhiri serangan mereka.
Apa Itu SDGT?
Penetapan SDGT berfokus khususnya pada keuangan individu atau kelompok. Dalam hal ini, mereka itu akan membekukan aset Houthi dalam Amerika lalu melarang warga Amerika melakukan kegiatan keuangan dengan kelompok tersebut.
Meskipun “hukuman perdata kemudian pidana dapat dikenakan menghadapi pelanggaran yang tersebut dilakukan,” sebutan yang disebutkan miliki cakupan yang digunakan lebih lanjut sempit dibandingkan label kedua yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap Houthi: yaitu “Organisasi Teroris Asing” atau FTO.
Label yang dimaksud menjadikan memberikan dukungan terhadap kelompok yang mana masuk daftar hitam sebagai kejahatan serius.
“[Penunjukan SDGT] ini bersifat minimal: membatasi akses terhadap dana dari luar negeri, akses ke bursa internasional. Hal ini adalah hal-hal yang dimaksud tiada dimiliki juga tiada pernah dimiliki oleh Houthi. Mereka tidak ada mempunyai saham dalam Bursa Efek New York,” kata Nabeel Khoury, mantan duta kepala misi di dalam Kedutaan Besar Amerika Serikat di area Yaman.
Namun, Khoury mengungkapkan terhadap Al Jazeera bahwa Houthi kemungkinan besar tidaklah akan membedakan antara penetapan SDGT atau FTO serta akan meninjau kebijakan hari Rabu itu sebagai permasalahan yang digunakan dapat menyebabkan eskalasi tambahan lanjut.
Beberapa jam pasca penunjukan yang disebutkan diumumkan, kelompok Houthi menyatakan mereka menembakkan “rudal angkatan laut” ke sebuah kapal Amerika pada Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat kemudian mengkonfirmasi bahwa Genco Picardy yang dimaksud dimiliki lalu dioperasikan Negeri Paman Sam terkena serangan, menyebabkan beberapa kerusakan tetapi tak ada korban luka.
“Sungguh membingungkan apa yang digunakan dijalankan pemerintahan ini. Saya rasa tidak ada sejumlah pemikiran yang tersebut mendiskusikan hal ini,” kata Khoury.
“Penetapan ini lebih tinggi seperti sebuah penghinaan.”
Nasser juga mengingatkan bahwa penunjukan yang disebutkan dapat makin menguatkan kelompok Houthi kemudian “berkontribusi pada radikalisasi beberapa bagian warga juga menguatkan sistem perekrutan Houthi.”
Nasib Warga Yaman
Namun, walaupun penetapan SDGT “lebih sempit” dibandingkan FTO, pemerintahan Biden sadar “bahwa sanksi ini dapat memperburuk keadaan rakyat Yaman,” kata Brian Finucane, penasihat kegiatan senior Negeri Paman Sam dalam lembaga think tank International Crisis Group.
Hal ini lantaran lembaga keuangan juga organisasi kemanusiaan “kemungkinan akan sangat berhati-hati pada berinteraksi dengan kelompok Houthi di area Yaman,” khususnya sampai peraturan yang dimaksud jelas mengenai penunjukan kembali yang dimaksud ditetapkan, jelas Finucane.
Pada Rabu, pemerintahan Biden menyatakan pihaknya “mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengempiskan dampak buruk penunjukan ini terhadap rakyat Yaman.” Keputusan yang dimaksud akan mulai berlaku pada 30 hari, kata pernyataan Blinken, juga selama waktu yang disebutkan pemerintah akan berkonsultasi dengan organisasi bantuan lalu pemangku kepentingan lainnya.
Departemen Keuangan Amerika Serikat juga diperkirakan akan menerbitkan izin “yang mengesahkan proses tertentu terkait dengan penyediaan makanan, obat-obatan, serta materi bakar, dan juga pengiriman uang pribadi, telekomunikasi kemudian surat, juga pengoperasian pelabuhan dan juga bandara yang menjadi andalan rakyat Yaman.”
Namun hal itu tak mengempiskan kegelisahan bahwa penunjukan yang dimaksud akan berdampak negatif pada warga Yaman.
“Penetapan ini akan menambah tingkat ketidakpastian lalu ancaman bagi warga Yaman yang masih terjebak di salah satu krisis kemanusiaan terbesar dalam dunia,” tutur Scott Paul, direktur asosiasi perdamaian lalu keamanan di dalam Oxfam America
“Pemerintahan Biden sedang bermain api, kemudian kami meminta-minta mereka untuk segera menghindari penetapan ini dan juga memprioritaskan hidup warga Yaman sekarang.”
Artikel Selanjutnya Video: Serangan Drone Houthi Sasar Pelabuhan negeri Israel
SUMBER CNBC.COM
